Lintas Opini – Berita Terkini, Akurat, Terpercaya – 26 Juli 2026 | Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) akan mulai melakukan pembayaran utang kepada bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada September 2026. Utang ini digunakan untuk modal pembangunan dan operasional awal Kopdes, dengan setiap koperasi mendapatkan plafon kredit hingga Rp 3 miliar.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan bahwa jatuh tempo pertama utang tersebut pada September. Artinya, angsuran kredit akan dimulai pada bulan tersebut. Sebelum pembayaran, akan ada verifikasi dan validasi oleh Badan Pengawasan Pembangunan dan Keuangan (BPKP). Bila hasil pemeriksaan sudah selesai dan tidak ada masalah, pihaknya akan melapor ke Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk membayar utang Kopdes.
Pembayaran angsuran kredit Kopdes sendiri akan dilakukan dengan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), tepatnya menggunakan anggaran Dana Desa. Menurut Zulhas, pemerintah tengah bekerja menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi pada Agustus sehingga pembayaran angsuran pertama dapat dilakukan sebelum jatuh tempo pada September.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pernah memberikan wanti-wanti soal modal Koperasi Desa Merah Putih sebesar Rp 3 miliar. Menurutnya, modal tersebut diberikan bukan cuma untuk melakukan konstruksi infrastruktur koperasinya saja, namun juga untuk operasional koperasi. Modal Rp 3 miliar per koperasi itu didapatkan dananya dari pinjaman yang dilakukan pemerintah kepada Himbara alias bank-bank BUMN.
Purbaya menekankan uang Rp 3 miliar harus bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur sekaligus operasional. Baginya, uang sebesar tersebut merupakan modal yang sungguh besar untuk membangun sebuah gerai koperasi, sehingga uangnya tidak habis hanya untuk konstruksi gerai.
Kesimpulan dari informasi ini adalah bahwa Koperasi Desa Merah Putih akan mulai melakukan pembayaran utang kepada bank BUMN pada September 2026, dengan total utang sebesar Rp 3 miliar per koperasi. Pembayaran ini akan dilakukan dengan menggunakan APBN dan anggaran Dana Desa.
