Lintas Opini – Berita Terkini, Akurat, Terpercaya – 25 Juli 2026 | Pemerintah telah menjelaskan bahwa Babinsa dan Bhabinkamtibmas tidak memiliki kewenangan di bidang perpajakan. Kedua institusi tersebut dipastikan tidak berwenang melakukan pengawasan, pemeriksaan, penagihan, maupun penegakan hukum terhadap wajib pajak. Seluruh tugas tersebut tetap menjadi tanggung jawab petugas Direktorat Jenderal Pajak.
Keterlibatan Babinsa dan Bhabinkamtibmas hanya sebatas koordinasi kewilayahan untuk mendukung kelancaran tugas petugas DJP di lapangan. Mekanisme tersebut telah menjadi pedoman internal DJP sejak 2020 dan diperbarui melalui Surat Edaran yang diterbitkan pada 2026.
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang mengubah strategi pelayanan pajak dengan mendatangi langsung masyarakat di berbagai titik keramaian. Mulai dari car free day, pusat perbelanjaan, kawasan industri hingga perumahan, petugas pajak diterjunkan untuk memudahkan pembayaran dan konsultasi pajak daerah.
Pemerintah Provinsi Jambi mengusulkan kebijakan baru terkait penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Usulan tersebut mengarah pada kewajiban bagi pemilik kendaraan yang memiliki barcode BBM subsidi untuk melunasi pajak kendaraan bermotor.
Surat pernyataan non-pengusaha kena pajak (non-PKP) perlu disusun dengan benar agar tetap legal, sah di mata hukum, dan sesuai dengan standar administrasi perpajakan yang berlaku. Pengusaha yang tidak memenuhi definisi pengusaha kena pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN) dapat disebut sebagai non-PKP.
Dalam beberapa kasus, wajib pajak perlu mengajukan permohonan keringanan pajak kendaraan. Format surat permohonan keringanan pajak kendaraan bermotor (PKB) perlu dipahami dengan baik agar proses permohonan dapat berjalan lancar.
Untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, pemerintah perlu meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya membayar pajak. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat memahami hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak.
Kesimpulan dari beberapa kasus tersebut adalah bahwa pemerintah perlu meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya membayar pajak. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat memahami hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak.
