Lintas Opini – Berita Terkini, Akurat, Terpercaya – 21 Juli 2026 | Kendaraan dinas merupakan salah satu aset penting yang dimiliki oleh pemerintah dan lembaga negara. Namun, belakangan ini, kendaraan dinas telah menjadi sorotan publik karena beberapa kasus kontroversi. Mulai dari penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi hingga hilangnya kendaraan dinas yang tidak dapat dijelaskan.
Di Kabupaten Sukabumi, Dinas Pekerjaan Umum (DPU) telah memulai perbaikan jalan di ruas Jalan Jaksa Agung R. Soeprapto, Kecamatan Palabuhanratu. Perbaikan ini dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan. Proyek perbaikan jalan ini memiliki anggaran sebesar Rp 186.792.000,29 dan diharapkan dapat selesai dalam waktu 45 hari kalender.
Sementara itu, di Nusa Tenggara Barat, seorang perempuan yang mengenakan pakaian dinas cokelat telah terlihat mengantar baju ke Mako Satbrimob Polda NTB. Perempuan tersebut mengendarai mobil dinas bernopol DR 1243 DL dan mengaku bahwa dia hanya ingin mengantar baju.
Di sisi lain, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menemukan bahwa sebanyak 300 unit kendaraan dinas milik Pemerintah Provinsi Papua telah hilang jejak dan belum dikembalikan oleh pihak yang tidak berhak. Total nilai perolehan dari ratusan kendaraan operasional yang masih bermasalah tersebut mencapai Rp 34,4 miliar.
Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, juga telah menjadi sorotan publik karena kekayaannya yang fantastis. Berdasarkan penelusuran dari LHKPN KPK, Dody Hanggodo tercatat mengantongi total kekayaan yang fantastis, yakni mencapai Rp73,6 miliar. Sebagian besar kekayaannya dialokasikan dalam bentuk aset tanah dan bangunan senilai Rp40,7 miliar.
Isi garasi rumahnya yang dipenuhi deretan kendaraan mewah berharga ratusan juta hingga miliaran rupiah juga telah menjadi perhatian publik. Namun, Dody Hanggodo masih harus menghadapi gelombang isu yang menerpa keluarganya, termasuk tudingan nepotisme terkait pengangkatan Aisyah Zakiyyah sebagai Komisaris PT PP (Persero) Tbk.
Kesimpulan dari beberapa kasus di atas menunjukkan bahwa kendaraan dinas masih menjadi sorotan publik karena beberapa kasus kontroversi. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan kendaraan dinas untuk menghindari kasus-kasus yang tidak diinginkan.
