Lintas Opini – Berita Terkini, Akurat, Terpercaya – 17 Juli 2026 | Pemerintah telah menyepakati pelaksanaan Program Sertipikasi Sektor Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah dan mendukung program perumahan nasional. Kesepakatan ini dicapai dalam rapat koordinasi yang dihadiri oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, serta Badan Pusat Statistik (BPS).
Program Sertipikasi Sektor Perumahan untuk MBR ini bertujuan untuk memberikan sertipikasi gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Terdapat tiga kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program ini, yaitu penerima bantuan perumahan pemerintah, masyarakat penerima Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP), dan masyarakat yang membangun rumah secara mandiri dan masuk dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah.
Sementara itu, fenomena sepeda motor dengan tangki bahan bakar minyak (BBM) modifikasi yang mengantre di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) telah menjadi sorotan. Praktik ini dikhawatirkan berpotensi mengganggu program penyaluran BBM subsidi agar tepat sasaran. Namun,Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun menegaskan bahwa kewenangan mengatur ketentuan penyaluran BBM bersubsidi berada di tangan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
Di sisi lain, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan skema penyaluran harga khusus BBM solar nonsubsidi bagi nelayan. Harga khusus Rp 15.000 per liter berlaku bagi kapal perikanan berukuran 30-200 gross ton (GT). Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono memastikan penyalurannya dilakukan dengan ketat untuk mencegah kebocoran penerima dari rencana yang sudah ditetapkan pemerintah.
Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi DPRD Kalimantan Selatan juga menggelar rapat koordinasi bersama BPKP Perwakilan Kalsel untuk memperkuat pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi serta menelaah tata kelola badan usaha milik daerah (BUMD). Pansus menemukan adanya indikasi permasalahan dalam pengelolaan BUMD dan mendorong dilakukannya audit sebagai langkah awal agar proses pembenahan dapat dilakukan secara objektif, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam upaya memperkuat subsidi tepat sasaran, pemerintah terus berupaya untuk memperbaiki pengelolaan dan distribusi BBM bersubsidi. Dengan demikian, diharapkan program-program pemerintah dapat berjalan efektif dan bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
