Lintas Opini – Berita Terkini, Akurat, Terpercaya – 15 Juli 2026 | Proses pengaspalan jalan rusak di Dusun Kampung Nangka, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, akan segera dimulai. Hal ini dikonfirmasi oleh Kabag PBJ Pemkab Langkat, David Helgot Pardede, yang menyatakan bahwa berkas pelaksanaan tender untuk pengaspalan jalan di Kampung Nangka telah selesai dan diserahkan ke Dinas PUTR untuk penetapan pelaksanaannya.
Proyek pengaspalan jalan ini merupakan salah satu janji dari Bupati Langkat nonaktif, H Syah Afandin SH, yang sempat tertunda karena adanya perubahan harga material. Namun, dengan selesainya proses tender, proyek ini akan segera dikerjakan dalam pekan ini.
Plt Kadis PUTR Langkat, Wahyudiharto SSTP MSi, juga membenarkan bahwa pengaspalan jalan lintas di Dusun Kampung Nangka akan segera dikerjakan. Proyek ini memiliki nilai penawaran HPS sebesar Rp2.399.964.300 dan dimenangkan oleh CV Lestari 786 dengan harga penawaran senilai Rp2.361.077.300.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh menyatakan keprihatinannya atas banyaknya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terseret kasus korupsi kepala daerah. Ia mengingatkan ASN untuk menghindari niat jahat dan perbuatan yang merugikan keuangan negara.
Anggota Komisi II DPR RI Eka Widodo juga mendesak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memperkuat pembinaan dan pengawasan terhadap kepala daerah. Ia menilai bahwa Kemendagri perlu memperluas pembinaan yang tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga penguatan integritas dan tata kelola pemerintahan yang bersih.
Dalam beberapa waktu terakhir, KPK telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap tiga bupati, termasuk Bupati Langkat Syah Afandin, yang diduga terlibat dalam kasus korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan korupsi di daerah masih belum berjalan optimal.
Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan dalam sistem pemerintahan untuk mencegah korupsi dan meningkatkan integritas ASN. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat ditingkatkan dan pembangunan dapat berjalan lebih efektif.
