Lintas Opini – Berita Terkini, Akurat, Terpercaya – 07 Juli 2026 | Belakangan ini, film dokumenter "Pesta Babi" menjadi sorotan karena mengungkap konflik di Papua dan dampaknya terhadap masyarakat setempat. Film ini memperlihatkan bagaimana konflik bersenjata antara TPNPB dan militer Indonesia telah menyebabkan pengungsi internal dan penderitaan bagi masyarakat sipil.
Menurut data dari Human Rights Monitor, terdapat lebih dari 122.000 pengungsi internal di Papua per Juni 2026. Mereka terpaksa meninggalkan rumah dan mata pencaharian mereka karena konflik yang berkepanjangan. Film "Pesta Babi" juga menyoroti bagaimana masyarakat Papua telah dirugikan oleh penambangan dan proyek-proyek infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah dan perusahaan swasta.
Sementara itu, Mama Yasinta, seorang perempuan adat dari Suku Marind-Anim di Papua Selatan, sempat melaporkan persoalan terkait film dokumenter "Pesta Babi" ke polisi. Ia mengaku tidak terima wajahnya ditampilkan dalam film tersebut tanpa izin dan merasa dirugikan atas penyebaran tayangan yang telah diputar di berbagai daerah hingga diunggah ke platform YouTube.
Namun, di balik kontroversi tersebut, film "Pesta Babi" juga telah menggalang dana sebesar Rp 517.928.770 dari hasil penjualan tiket sukarela para penonton. Dana ini kemudian diserahkan kepada para pengungsi internal di Papua untuk membantu mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Konflik di Papua telah berlangsung selama puluhan tahun dan telah menyebabkan penderitaan bagi masyarakat setempat. Film "Pesta Babi" menjadi salah satu upaya untuk mengungkap kebenaran dan memperjuangkan hak-hak masyarakat Papua. Dengan demikian, diharapkan konflik ini dapat segera dihentikan dan masyarakat Papua dapat hidup dengan damai dan sejahtera.
Kesimpulan dari film "Pesta Babi" adalah bahwa konflik di Papua tidak hanya menyebabkan penderitaan bagi masyarakat setempat, tetapi juga memiliki dampak yang luas terhadap lingkungan dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, perlu upaya yang serius dari pemerintah dan masyarakat internasional untuk menghentikan konflik ini dan memperjuangkan hak-hak masyarakat Papua.
