Lintas Opini – Berita Terkini, Akurat, Terpercaya – 02 Juli 2026 | Kasus korupsi kuota haji yang melibatkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan pemilik biro perjalanan haji Maktour, Fuad Hasan Masyhur, semakin memanas. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Yaqut Cholil Qoumas sebagai tersangka dan Fuad Hasan Masyhur sebagai saksi dalam kasus ini.
Menurut informasi yang diperoleh, KPK telah memeriksa Fuad Hasan Masyhur beberapa kali dalam rangka penyidikan kasus korupsi kuota haji. Namun, pada tanggal 1 Juli 2026, Fuad Hasan Masyhur tidak dapat hadir dalam pemeriksaan karena sedang berada di luar negeri.
KPK menduga bahwa Fuad Hasan Masyhur memiliki peran penting dalam proses pengaturan kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Ia diduga telah menginisiasi perubahan komposisi pembagian kuota haji tambahan dari skema yang diatur undang-undang, yakni 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus, menjadi skema 50:50.
Penyidik juga menduga bahwa Fuad Hasan Masyhur mengetahui proses distribusi kuota haji khusus tambahan kepada sejumlah Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), termasuk perusahaan yang terafiliasi dengan Maktour.
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan empat tersangka, yakni Yaqut Cholil Qoumas, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, Direktur Operasional Maktour Ismail Adham, dan Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus mantan Ketua Umum Asosiasi Kesthuri, Asrul Azis Taba.
KPK berharap bahwa Yaqut Cholil Qoumas dan Fuad Hasan Masyhur dapat segera memenuhi panggilan penyidik untuk membantu proses penyidikan kasus korupsi kuota haji ini.
Kasus korupsi kuota haji ini telah menjadi perhatian publik dan menimbulkan kekecewaan di kalangan masyarakat. KPK berjanji untuk menangani kasus ini dengan profesional dan transparan untuk memastikan bahwa para pelaku korupsi dapat dihukum seadil-adilnya.
