Lintas Opini – Berita Terkini, Akurat, Terpercaya – 30 Juni 2026 | Kontrak paruh waktu PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah di Indonesia. Krisis kemampuan pembayaran gaji PPPK di puluhan pemerintah daerah dinilai bukan semata-mata dipicu berkurangnya transfer anggaran dari pemerintah pusat, melainkan juga akumulasi kegagalan reformasi pemerintahan daerah sejak era desentralisasi dimulai pasca-Reformasi 1998.
Pengamat kebijakan publik, Rinatania Anggraeni Fajriani, menilai bahwa PPPK direkrut berdasarkan kebutuhan formasi masing-masing pemerintah daerah sehingga pembiayaannya pada prinsipnya menjadi tanggung jawab APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Ia menilai kondisi banyak daerah yang mengalokasikan lebih dari separuh APBD untuk belanja pegawai, sementara kapasitas fiskalnya terbatas, menunjukkan adanya persoalan struktural dalam pengelolaan keuangan daerah.
Di Jawa Timur, misalnya, gaji ke-13 guru dan tenaga pendidikan yang berstatus PPPK paruh waktu akan segera diproses akhir pekan ini. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Aries Agung Paewai, meminta guru dan tenaga pendidikan yang statusnya PPPK paruh waktu untuk bersabar menunggu proses pencairan.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, mengungkap bahwa anggaran Transfer ke Daerah (TKD) dalam RAPBN 2027 turun menjadi Rp600 triliun dari Rp900 triliun, berpotensi memengaruhi gaji PNS dan PPPK di daerah. Komisi II DPR dan sejumlah legislator mendorong agar gaji PPPK, baik penuh waktu maupun paruh waktu, dibiayai langsung oleh APBN untuk meringankan beban fiskal pemerintah daerah.
Bupati Bengkulu Selatan, Rifai Tajuddin, menegaskan bahwa pemerintah daerah akan tetap memberikan perlindungan kepada PPPK paruh waktu, meskipun kebijakan tersebut masih menunggu regulasi resmi dari pemerintah pusat. Pelaksanaan kebijakan tersebut sangat bergantung pada kemampuan fiskal daerah, termasuk kondisi APBD dan besaran dana transfer dari pemerintah pusat.
Di Karangasem, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karangasem telah memperpanjang kontrak ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) selama lima tahun ke depan. Namun, ada sebanyak 11 PPPK yang masa kerjanya tak diperpanjang dengan beberapa alasan, termasuk pelanggaran berat dan mengundurkan diri.
Kesimpulan, kontrak paruh waktu PPPK menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah di Indonesia. Solusi yang efektif diperlukan untuk mengatasi persoalan ini, termasuk pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik dan pemberian perlindungan kepada PPPK paruh waktu.
