Lintas Opini – Berita Terkini, Akurat, Terpercaya – 22 Juni 2026 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) telah menjadi sorotan setelah sejumlah partai koalisi pemerintah mengkritisi sikap politiknya yang dianggap tidak konsisten dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Pakar Komunikasi Politik Emrus Sihombing menanggapi kritik tersebut dengan menolak anggapan bahwa PDIP bersikap abu-abu. Menurutnya, PDIP justru menunjukkan ketegasan politik yang jelas dan berpihak pada rakyat.
PDIP telah memposisikan diri sebagai penyeimbang pemerintahan Prabowo Subianto, bukan sebagai oposisi. Hal ini telah menjadi perdebatan di kalangan partai-partai koalisi pemerintah.
Sejumlah kader dari partai-partai koalisi pemerintah, seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Nasional Demokrat (NasDem), telah mengkritik PDIP karena dianggap tidak konsisten dalam menentukan sikap politiknya.
Mereka mendesak PDIP untuk bersikap lebih jelas dan tidak berada di area abu-abu. Namun, Emrus Sihombing menegaskan bahwa PDIP bukan partai abu-abu, melainkan partai yang memiliki garis ideologi jelas dan pro-rakyat.
Ia menilai bahwa PDIP tetap bisa menjadi mitra strategis pemerintah selama kebijakan pemerintahan selaras dengan nilai pluralisme dan Bhinneka Tunggal Ika.
PDIP telah menegaskan bahwa posisi penyeimbang merupakan mandat partai, berbeda dengan oposisi, serta diperlukan untuk menjaga fungsi checks and balances dalam demokrasi.
Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, telah memberikan instruksi tegas kepada seluruh jajaran pengurus daerah dalam pembukaan pelatihan Ketua, Sekretaris, dan Bendahara (KSB) se-Indonesia di Sekolah Partai, Jakarta.
PDIP juga telah mengusulkan afirmasi tarif cukai golongan III demi selamatkan industri hasil tembakau (IHT) kecil-menengah.
Dalam tulisannya, Anggota Komisi XI DPR RI Said Abdullah mendorong kebijakan afirmasi untuk tarif cukai hasil tembakau golongan III.
Ia menilai bahwa struktur tarif yang terlalu sederhana saat ini memberatkan produsen rokok skala kecil-menengah, khususnya di Madura, Jawa Timur.
Said Abdullah juga menyoroti bahwa karakter industri rokok nasional sangat beragam, dan bahwa PDIP tetap bisa menjadi mitra strategis pemerintah selama kebijakan pemerintahan selaras dengan nilai pluralisme dan Bhinneka Tunggal Ika.
Dalam kesimpulan, PDIP telah menjadi sorotan setelah sejumlah partai koalisi pemerintah mengkritisi sikap politiknya yang dianggap tidak konsisten dalam pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Pakar Komunikasi Politik Emrus Sihombing telah menolak anggapan bahwa PDIP bersikap abu-abu, dan menegaskan bahwa PDIP bukan partai abu-abu, melainkan partai yang memiliki garis ideologi jelas dan pro-rakyat.
