Lintas Opini – Berita Terkini, Akurat, Terpercaya – 21 Juni 2026 | Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi daerah. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah dengan menarik investasi ke daerah tersebut. Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Lampung misalnya, gencar memperkuat strategi untuk menarik investasi ke Lampung, terutama di sektor energi terbarukan.
Langkah ini diambil sebagai upaya nyata dalam mendanai berbagai proyek strategis, khususnya di sektor infrastruktur yang diinisiasi oleh pemerintah daerah. BI Lampung menjalin kerja sama erat dengan Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengidentifikasi dan menarik investor potensial.
Fokus utama adalah pada proyek-proyek yang memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, tidak hanya terbatas pada pembangunan fisik. Inisiatif ini diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif serta berkelanjutan di seluruh wilayah Lampung.
Upaya ini juga mencakup dorongan investasi pada sektor-sektor non-infrastruktur yang berpotensi besar, seperti pengembangan energi baru terbarukan. Dengan demikian, investasi yang masuk diharapkan mampu memberikan kontribusi luas terhadap transformasi ekonomi Lampung.
Bank Indonesia terus menggencarkan promosi potensi energi terbarukan yang bisa dikelola oleh investor di Lampung. Promosi ini ditujukan untuk menarik minat berbagai pihak, baik investor domestik maupun asing.
Kolaborasi yang kuat antara investor dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota menjadi esensial. Dalam konteks ini, alumni Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi pemimpin daerah yang efektif.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menilai bahwa alumni IPDN paling siap menjadi pemimpin daerah karena memiliki rekam jejak dan pendidikan kepamongprajaan yang kuat. Mereka didorong untuk meningkatkan kapasitas, kompetensi, dan kualitas kepemimpinan mereka, sebagai bekal menghadapi peluang menjadi kepala daerah di masa depan.
Di sisi lain, Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat 39.352 siswa di 76 sekolah di Pulau Jawa yang dinilai tidak membutuhkan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Temuan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mempertajam sasaran penerima manfaat program sekaligus meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran.
Dengan demikian, upaya-upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat pembangunan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah perlu terus berinovasi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mencapai tujuan tersebut.
