Lintas Opini – Berita Terkini, Akurat, Terpercaya – 14 April 2026 | Jakarta, 14 April 2026 – Anggota Komisi III DPR RI, Habib Aboe Bakar Al‑Habsyi, mengakhiri hari Selasa dengan tangisan terpendam ketika memberikan permohonan maaf resmi di depan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Permintaan maaf itu muncul setelah ia dipanggil untuk memberi keterangan terkait pernyataannya yang menuding ulama dan pesantren di Pulau Madura terlibat dalam pusaran narkotika.
Habib Aboe tiba di gedung DPR pada pukul 12.15 WIB, disambut dengan salam singkat “Assalamu’alaikum” sebelum langsung memasuki ruang MKD. Dalam sesi pemeriksaan, ia mengakui bahwa bahasa yang digunakannya terlalu globalisir dan menimbulkan multitafsir, sehingga menyinggung sejumlah tokoh agama di empat kabupaten Madura: Bangkalan, Sampang, Sumenep, dan Pamekasan. “Saya harus mengatakan saya minta maaf, minta maaf yang dalam karena menurut saya memang bahasa saya terlalu globalisir dan salah,” ujarnya dengan nada parau, sambil menahan air mata.
Pernyataan kontroversial itu pertama kali dilontarkan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR bersama Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Suyudi Ario Seto dan Kepala Direktorat Tipid Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso pada 7 April 2026. Dalam rapat tersebut, Habib Aboe menyoroti dugaan keterlibatan ulama dan pesantren Madura dalam jaringan narkotika, menyebutkan adanya “cuan” yang besar sehingga menarik oknum ke dalam bisnis gelap tersebut. Ia menambahkan, “Contoh, Madura. Saya itu kaget, Pak, ulama sudah mulai ikut terlibat juga dengan narkotika, coba cek benar tidak?”
Setelah dipanggil ke MKD, Habib Aboe menegaskan tidak ada niat untuk menghina atau menyudutkan para ulama. “Saya tidak ada niat sedikit pun untuk menghina, menyudutkan para ulama, itu guru‑guru yang saya cintai semua. Dan saya hormati dan saya hargai,” tegasnya. Ia menjelaskan bahwa pernyataan tersebut semata‑mata merupakan bentuk keprihatinan pribadi terkait penyebaran narkotika yang semakin meluas hingga menyentuh institusi keagamaan.
Dalam pernyataan selanjutnya, Habib Aboe menyampaikan rencana pertemuan langsung dengan para ulama dan kiai di Madura untuk menjernihkan kesalahpahaman. “Sebagai bentuk tanggung jawab saya, saya sudah mencoba mendatangi semua tokoh‑tokoh ini. Nanti saya akan berusaha mendatangi mereka semua sesuai kemampuan saya,” katanya. Ia menekankan peran strategis ulama sebagai garda terdepan dalam edukasi dan pencegahan narkotika, sekaligus mengajak BNN dan Polri meningkatkan koordinasi dengan lembaga pendidikan keagamaan.
Habib Aboe juga mengakui bahwa cara penyampaian pesan yang kurang tepat menjadi sumber utama polemik. “Saya ulangi lagi pernyataan saya kurang tepat. Sehingga menimbulkan multitafsir,” ujarnya. Ia berjanji akan lebih berhati‑hati dalam menyampaikan pandangan di ruang publik, serta berkomitmen menjaga etika, kehormatan, dan marwah sebagai anggota DPR RI.
Reaksi publik beragam. Sebagian masyarakat Madura menyambut permohonan maaf dengan rasa lega, sementara kelompok lain menilai pernyataan awalnya sudah berlebihan. Namun, mayoritas pihak politik menilai langkah MKD dalam menegakkan kode etik anggota parlemen sebagai tindakan yang tepat.
Insiden ini mengingatkan pentingnya sensitivitas dalam membahas isu‑isu keagamaan, terutama ketika melibatkan tokoh‑tokoh keagamaan yang memiliki pengaruh luas di masyarakat. Sementara upaya pemberantasan narkotika harus melibatkan semua elemen, termasuk ulama, pesantren, aparat keamanan, dan lembaga sosial, penyampaian pesan yang konstruktif menjadi kunci agar tidak menimbulkan gesekan sosial.
Ke depan, Habib Aboe berjanji akan terus berkoordinasi dengan BNN, Polri, dan lembaga keagamaan untuk memperkuat upaya pencegahan narkotika di Madura. Ia berharap pertemuan dengan para ulama dapat menghasilkan kerja sama yang lebih solid, sekaligus memulihkan hubungan yang sempat tegang akibat pernyataannya.
Kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi seluruh anggota legislatif dalam menyeimbangkan kebebasan bersuara dengan tanggung jawab sosial, khususnya dalam konteks isu‑isu sensitif yang melibatkan kepercayaan masyarakat.
