Lintas Opini – Berita Terkini, Akurat, Terpercaya – 13 Juni 2026 | Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S Deyang, melaporkan perkembangan terkini mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia menekankan bahwa fokus utama laporan kali ini adalah mengenai efisiensi anggaran program MBG agar tepat sasaran dan berdaya guna bagi masyarakat.
Menurut Nanik, BGN untuk sementara menghentikan pembangunan dapur MBG baru sambil melakukan peninjauan menyeluruh terhadap seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi di berbagai daerah. Hal ini dilakukan karena ditemukannya pembengkakan jumlah SPPG yang berpotensi membebani anggaran negara.
Presiden Prabowo merespons senang laporan tersebut dan menegaskan bahwa keluarga mampu tidak diwajibkan menerima bantuan MBG jika merasa tidak membutuhkan. Pemerintah tetap fokus memastikan anak-anak Indonesia mendapat asupan gizi cukup melalui program MBG untuk mendukung kesehatan dan semangat belajar mereka.
Ombudsman Republik Indonesia juga bereaksi terhadap kasus korupsi yang menjerat tiga mantan pimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN). Ombudsman telah lama menyampaikan rekomendasi untuk perbaikan di tubuh BGN dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kementerian Imipas). Menurut Ombudsman, kedua lembaga tersebut terus dimonitor sebagai tindak lanjut pasca penegakkan hukum dugaan korupsi yang terungkap.
Langkah penegakan hukum oleh Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kedua lembaga tersebut harus dijadikan momentum evaluasi total. Ombudsman terus melakukan fungsi pengawasan yang bersifat independen terhadap lembaga pemerintahan.
Pemerintah telah mengambil kebijakan untuk memangkas pagu program MBG pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026. Semula, pagu anggaran tersebut direncanakan sebesar Rp335 triliun, namun kini disesuaikan menjadi Rp268 triliun. Langkah efisiensi ini dipandang sebagai upaya pemerintah untuk menyeimbangkan keberlanjutan program prioritas dengan ruang fiskal yang tersedia dalam APBN, guna memastikan stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga tanpa mengurangi esensi pemenuhan gizi masyarakat.
Kesimpulan dari laporan Kepala BGN dan reaksi Ombudsman adalah bahwa program MBG perlu diperbaiki dan diawasi secara ketat untuk memastikan bahwa anggaran yang disediakan digunakan secara efektif dan efisien. Pemerintah harus terus memantau dan mengevaluasi program ini untuk memastikan bahwa tujuan program MBG dapat tercapai dengan baik.
