Lintas Opini – Berita Terkini, Akurat, Terpercaya – 09 Juni 2026 | Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengusulkan agar pengawasan dan pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dilakukan oleh direktorat jenderal (ditjen) yang dipimpin pejabat eselon I. Hal ini disampaikan dalam rapat bersama Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Saat ini, pengawasan dan pembinaan BUMD dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dibawahi oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Keuangan Daerah. Namun, pengawasan dan pembinaan tersebut masih dilakukan oleh pejabat eselon II dan tidak spesifik ke BUMD, tetapi juga mengawasi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan aset-aset daerah.
Tito menjelaskan bahwa pihak yang mengawasi BUMD hanya setingkat kepala subdirektorat (kasubdit), sehingga pengawasannya tidak sekuat jika diawasi selevel dirjen. Oleh karena itu, Tito berharap dengan adanya direktorat jenderal yang dipimpin pejabat eselon I, pengawasan dan pembinaan BUMD dapat dilakukan lebih efektif.
Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja BUMD dan memperkuat peran mereka dalam mendukung perekonomian daerah. Dengan demikian, diharapkan BUMD dapat berkontribusi lebih besar dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Pengawasan dan pembinaan yang lebih efektif juga diharapkan dapat mengurangi risiko penyalahgunaan wewenang dan keuangan BUMD. Selain itu, dengan adanya direktorat jenderal yang dipimpin pejabat eselon I, diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan BUMD.
Dalam keseluruhan, upaya Tito Karnavian untuk meningkatkan pengawasan dan pembinaan BUMD merupakan langkah yang tepat dalam meningkatkan kinerja dan memperkuat peran BUMD dalam mendukung perekonomian daerah.
