Lintas Opini – Berita Terkini, Akurat, Terpercaya – 08 Juni 2026 | Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 di Jakarta telah menjadi perhatian serius dari berbagai pihak. Komisioner Bidang Edukasi, Sosialisasi, dan Advokasi KI DKI Jakarta, Ferid Nugroh, menegaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan salah satu faktor utama dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan SPMB. Masyarakat harus memperoleh akses informasi yang mudah, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan agar proses penerimaan murid baru berjalan transparan serta terhindar dari kesalahpahaman maupun sengketa informasi.
Penyelenggara SPMB perlu memastikan seluruh kanal informasi berfungsi optimal, mulai dari situs resmi, media sosial, pusat layanan informasi, hingga layanan pengaduan. Upaya tersebut penting agar masyarakat memperoleh informasi yang benar dan tidak terjebak pada informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Keterbukaan informasi menjadi instrumen penting untuk mewujudkan proses penerimaan murid yang transparan, adil, dan akuntabel.
Sementara itu, Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Sarjoko, menegaskan bahwa pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2026/2027 dilakukan secara objektif, transparan, akuntabel, dan tanpa diskriminasi. Seluruh tahapan SPMB dilaksanakan secara daring guna memastikan proses penerimaan berjalan efektif, transparan, dan mudah diakses masyarakat.
Di sisi lain, Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menyalurkan bantuan pendidikan sebesar Rp 1,8 juta per tahun bagi siswa yang tidak tertampung di SMP negeri dan melanjutkan pendidikan di sekolah swasta. Bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tersebut disalurkan melalui sekolah swasta yang menjadi mitra pemerintah atau disebut sekolah pendamping.
Program penerimaan murid baru (PMB) untuk sekolah swasta gratis di Jakarta 2026/2027 juga telah diluncurkan. Program ini memberikan kesempatan kepada para siswa untuk bersekolah tanpa perlu membayar SPP, uang pangkal, maupun iuran rutin tertentu. Seluruh biaya pendidikan untuk program tersebut akan ditanggung penuh oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Namun, masih ditemukannya praktik pungutan liar dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) berdasarkan Survei Penilaian Integritas Pendidikan 2024. Direktur Jejaring Pendidikan KPK, Dian Novianthi, menyatakan hasil survei menunjukkan sebanyak 28 persen responden masih menemukan praktik pungli dalam proses penerimaan murid baru, serta 10 persen responden mengaku mengetahui adanya pemberian imbalan kepada pihak tertentu selama pelaksanaan SPMB.
Kesimpulan dari pelaksanaan SPMB di Jakarta tahun 2026/2027 adalah bahwa keterbukaan informasi dan transparansi merupakan kunci untuk mewujudkan proses penerimaan murid yang adil dan akuntabel. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan SPMB dan meminimalisir praktik pungutan liar yang merugikan masyarakat.
