Lintas Opini – Berita Terkini, Akurat, Terpercaya – 19 April 2026 | Beijing mengeluarkan protes keras setelah kapal Pasukan Bela Diri (SDF) Maritim Jepang melintasi Selat Taiwan pada Jumat (17/4). Pihak China menyebut tindakan tersebut sebagai provokasi berbahaya yang menambah ketegangan bilateral dan menguji batas garis merah kedaulatan wilayahnya.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, menegaskan bahwa pelayaran kapal perusak Jepang melanggar prinsip hukum internasional dan menimbulkan ancaman serius bagi keamanan regional. “Tindakan ini secara serius merusak fondasi politik hubungan China‑Jepang serta mengancam kedaulatan dan keamanan China,” ujarnya dalam konferensi pers di Beijing. Guo menambahkan bahwa China telah menanggapi pelayaran tersebut sesuai regulasi yang berlaku, namun menuntut Jepang untuk segera menghentikan langkah provokatif ini.
Pernyataan Guo juga menyoroti insiden-insiden lain yang memperburuk hubungan kedua negara, termasuk pembobolan kedutaan China di Jepang oleh seorang perwira SDF yang membawa pisau. Menurutnya, kejadian tersebut mencerminkan peningkatan pengaruh sayap kanan di Jepang serta munculnya neo‑militerisme yang berpotensi mengancam stabilitas kawasan.
Dalam rangka menanggapi pelayaran tersebut, Juru Bicara Kementerian Pertahanan China, Zhang Xiaogang, mengungkapkan bahwa Komando Teater Timur Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat telah mengerahkan kekuatan laut dan udara untuk memantau jalur pelayaran kapal Jepang. “Tindakan Jepang ini merupakan provokasi yang disengaja, kesalahan yang berulang, dan menimbulkan pertanyaan mengenai maksud sebenarnya,” kata Zhang.
Pelayaran ini menandai pertama kalinya sejak Sanae Takaichi menjabat sebagai Perdana Menteri Jepang pada Oktober 2024 kapal perusak Jepang melintasi Selat Taiwan. Sebelumnya, kapal perusak Sazanami (DD‑113) pernah menembus wilayah tersebut pada September 2024, diikuti oleh dua kapal lainnya pada Februari dan Juni 2025. Media Jepang menyebut bahwa kapal‑kapal tersebut dijadwalkan berpartisipasi dalam latihan militer gabungan Filipina‑AS, Balikatan, yang berlangsung mulai 20 April hingga 8 Mei.
Berikut rangkuman kronologis utama:
- 25 September 2024: Kapal perusak Sazanami pertama kali melintasi Selat Taiwan.
- Februari 2025: Kapal perusak kedua menyeberang, meningkatkan ketegangan.
- Juni 2025: Kapal perusak ketiga melintasi, memicu peringatan diplomatik.
- 17 April 2024: Kapal SDF terbaru melintasi Selat Taiwan, memicu protes keras China.
Kejadian ini terjadi di tengah peningkatan retorika politik terkait Taiwan. Pada November 2025, Perdana Menteri Takaichi pernah menyatakan kemungkinan krisis Taiwan, memperparah hubungan dengan Beijing. Meskipun pemerintah Jepang belum secara resmi mengumumkan pelayaran tersebut, media domestik menganggap langkah ini sebagai sinyal bahwa Tokyo bersikap lebih tegas terhadap agresi China.
China menegaskan bahwa isu Taiwan merupakan bagian integral dari kedaulatan dan keutuhan wilayahnya, serta menjadi fondasi politik hubungan China‑Jepang. Guo menutup dengan pernyataan bahwa garis merah tidak boleh dilanggar, dan menuntut Jepang untuk kembali ke jalur diplomatik yang benar, berhati‑hati dalam perkataan dan tindakan, serta menghentikan langkah yang menyimpang.
Sementara itu, pihak Jepang tetap bersikap hati‑hati dalam menanggapi protes China, menekankan pentingnya kebebasan navigasi di perairan internasional. Namun, kehadiran kapal perang Jepang di Selat Taiwan tetap menjadi sorotan utama dunia, memicu diskusi intens tentang keamanan maritim, hak berlayar, dan potensi eskalasi militer di wilayah Asia Timur.
Ketegangan yang memuncak ini menuntut perhatian serius dari komunitas internasional. Pengamat militer memperingatkan bahwa aksi serupa di masa depan dapat meningkatkan risiko konfrontasi langsung, terutama jika kedua belah pihak terus memperkuat kehadiran militer di sekitar Selat Taiwan. Dialog diplomatik dan upaya mengurangi provokasi menjadi kunci untuk mencegah situasi yang semakin tidak stabil.
Dengan dinamika geopolitik yang terus berubah, langkah selanjutnya dari kedua negara akan menjadi indikator penting bagi stabilitas regional. Pemerintah China dan Jepang diharapkan dapat menemukan mekanisme penyelesaian yang mengedepankan kepentingan keamanan bersama, menghindari konflik yang dapat meluas ke wilayah lebih luas.
