Lintas Opini – Berita Terkini, Akurat, Terpercaya – 18 April 2026 | Juru bicara kepresidenan Prabowo Subianto menegaskan perlunya percepatan reformasi energi sebagai landasan utama untuk mencapai kedaulatan ekonomi nasional. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, menandai langkah strategis pemerintah dalam mengurangi ketergantungan pada energi impor dan memperkuat posisi Indonesia di pasar global.
Indonesia saat ini masih mengimpor lebih dari 80% kebutuhan energi, terutama minyak bumi dan gas alam, yang menimbulkan defisit neraca perdagangan signifikan. Menurut data Kementerian Energi, nilai impor energi mencapai lebih dari US$30 miliar pada tahun lalu, sementara potensi energi dalam negeri, seperti panas bumi, energi terbarukan, dan sumber daya minyak dan gas, masih belum optimal dimanfaatkan.
Dalam rangka mengatasi tantangan tersebut, Prabowo mengusulkan serangkaian kebijakan komprehensif, antara lain peningkatan investasi pada energi terbarukan, penyederhanaan perizinan bagi pelaku industri, serta peninjauan kembali skema kontrak bagi perusahaan migas. Pemerintah berencana memperkenalkan insentif fiskal bagi proyek energi bersih, mengalokasikan dana khusus bagi penelitian dan pengembangan teknologi energi hijau, serta memperkuat kerjasama dengan sektor swasta.
Berikut lima langkah konkret yang menjadi fokus reformasi energi pemerintah:
- Penghapusan birokrasi berlapis dalam perizinan proyek energi terbarukan.
- Pemberian tax holiday dan kredit pajak bagi investasi pada pembangkit listrik tenaga surya, angin, dan biomassa.
- Revisi kontrak kerja sama (KSO) migas untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan meningkatkan partisipasi perusahaan dalam negeri.
- Peningkatan kapasitas produksi panas bumi melalui skema joint venture dengan perusahaan multinasional.
- Pembentukan dana strategis energi nasional yang dikelola secara transparan untuk mendanai proyek infrastruktur energi.
Namun, agenda reformasi ini tidak lepas dari tantangan. Kelompok kepentingan lama, terutama perusahaan energi tradisional, diprediksi akan menentang perubahan regulasi yang dapat mengurangi keuntungan mereka. Selain itu, proses legislasi di DPR membutuhkan konsensus lintas partai, mengingat reformasi energi menyentuh aspek fiskal, lingkungan, dan keamanan nasional.
Para ahli ekonomi menilai bahwa percepatan reformasi energi akan memberikan dampak positif yang signifikan. Dr. Budi Santoso, ekonom senior LPEM‑FEB UI, menyebutkan bahwa pengurangan impor energi dapat menurunkan defisit perdagangan hingga 15%, sekaligus menciptakan ribuan lapangan kerja baru di sektor energi terbarukan. Lebih jauh, investasi asing langsung (FDI) di bidang energi diproyeksikan meningkat 30% dalam lima tahun ke depan, mengingat kebijakan yang lebih ramah investor.
Di tingkat regional, kebijakan ini juga berpotensi memperkuat posisi Indonesia dalam kerangka kerja ASEAN tentang ketahanan energi. Dengan memanfaatkan sumber daya energi terbarukan yang melimpah, Indonesia dapat menjadi pemasok energi bersih bagi negara‑negara tetangga, memperkuat integrasi ekonomi regional.
Secara keseluruhan, reformasi energi yang dipimpin oleh Prabowo Subianto tidak hanya bertujuan mengurangi ketergantungan pada impor, tetapi juga menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Jika berhasil diimplementasikan, langkah ini dapat mengukuhkan kedaulatan ekonomi Indonesia, meningkatkan keamanan energi nasional, serta membuka peluang investasi yang lebih luas di era transisi energi global.
