Lintas Opini – Berita Terkini, Akurat, Terpercaya – 18 April 2026 | Pemerintah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2026 menegaskan bahwa kendaraan listrik tidak lagi otomatis bebas dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Kebijakan ini sekaligus menurunkan eksklusivitas tarif pajak bagi mobil berbasis baterai, menjadikannya setara dengan mobil konvensional dalam perhitungan koefisien bobot. Dampak regulasi ini terasa langsung pada layanan Samsam keliling yang selama ini menjadi solusi praktis bagi masyarakat yang ingin mengurus balik nama atau membayar pajak secara cepat.
Berbeda dengan proses di kantor Samsat tetap, mobil keliling memiliki keterbatasan teknis dan administratif. Satu‑satunya layanan yang dapat diproses adalah verifikasi data dasar kendaraan dan cetak tanda terima pembayaran. Untuk menuntaskan balik nama kendaraan secara lengkap, diperlukan dokumen resmi seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), serta bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang biasanya diurus di kantor Samsat atau melalui portal digital resmi. Karena Samsam keliling tidak terhubung dengan sistem integrasi daerah secara penuh, proses ini menjadi hampir mustahil diselesaikan dalam satu kunjungan, apalagi bila melibatkan pajak 5 tahun yang harus dihitung ulang sesuai koefisien baru.
- Perbedaan kebijakan daerah – Permendagri memberi wewenang penuh kepada pemerintah provinsi atau kabupaten untuk menetapkan besaran PKB dan BBNKB. Beberapa daerah, seperti DKI Jakarta, masih menerapkan tarif PKB nol persen untuk kendaraan listrik, sementara provinsi lain menetapkan tarif penuh. Akibatnya, pemilik mobil listrik yang ingin melakukan balik nama di wilayah yang tidak menyediakan insentif harus menanggung biaya penuh, yang sering kali tidak terduga.
- Penghitungan pajak 5 tahun – Skema pajak lima tahunan menuntut perhitungan nilai jual kendaraan (NJKB) dan koefisien bobot yang kini tidak lagi dibedakan antara EV dan ICE. Bila kendaraan listrik memiliki koefisien 1,050 seperti mobil berbahan bakar bensin, pemilik harus menyiapkan dana yang signifikan. Samsam keliling tidak dilengkapi modul perhitungan otomatis untuk skenario ini, sehingga petugas biasanya hanya dapat memberi estimasi kasar.
- Hoaks “balik nama gratis” – Pada April 2026, akun TikTok menyebarkan klaim bahwa proses balik nama kendaraan dapat dilakukan secara gratis hingga 29 Mei. Korlantas Polri membantah keras, menegaskan bahwa BBNKB tetap berlaku untuk kendaraan baru dan biaya PNBP tetap harus dibayar untuk kendaraan bekas. Hoaks ini menambah kebingungan publik, terutama bagi mereka yang berharap layanan keliling dapat menyelesaikan semua urusan secara gratis.
Selain itu, prosedur teknis pada Samsam keliling memerlukan koneksi data yang stabil dengan server pusat. Pada daerah dengan jaringan internet kurang memadai, data kendaraan tidak dapat ter‑sync secara real‑time, yang memperpanjang waktu tunggu dan meningkatkan risiko kesalahan input. Pemerintah daerah yang belum mengimplementasikan aplikasi Samsat Digital Nasional (SIGNAL) secara menyeluruh juga memperparah situasi.
Para ahli mengingatkan bahwa upaya memusatkan semua layanan balik nama dalam satu unit keliling dapat menimbulkan beban administratif yang tidak proporsional. “Jika regulasi pajak berubah dan koefisien bobot disamakan, maka beban perhitungan menjadi lebih kompleks. Samsam keliling sebaiknya difokuskan pada layanan verifikasi dan pembayaran sederhana, sementara proses balik nama lengkap tetap dilakukan di kantor Samsat atau melalui kanal digital resmi,” ujar Sripeni Inten, anggota Dewan Energi Nasional.
Praktik terbaik bagi pemilik kendaraan yang ingin mengajukan balik nama selama lima tahun adalah:
- Memastikan semua tunggakan pajak dan denda telah dilunasi melalui portal resmi atau aplikasi SIGNAL.
- Mengecek tarif PKB dan BBNKB di daerah masing‑masing melalui situs Pemerintah Provinsi atau Dinas Perhubungan.
- Mengumpulkan dokumen STNK, BPKB, dan bukti pembayaran PNBP sebelum mengunjungi Samsam keliling.
- Jika menggunakan layanan keliling, meminta nomor referensi transaksi dan melanjutkan proses di kantor Samsat untuk finalisasi.
Dengan kombinasi regulasi baru, variasi kebijakan daerah, dan keterbatasan teknis pada Samsam keliling, proses balik nama kendaraan selama lima tahun memang masih jauh dari ideal. Pemerintah diharapkan dapat mempercepat integrasi sistem digital di seluruh daerah serta memberikan panduan yang jelas agar masyarakat tidak terjebak dalam janji‑janji gratis yang tidak berdasar.
Ke depan, jika regulasi pajak kendaraan listrik tetap konsisten dan insentif daerah lebih terkoordinasi, layanan keliling berpotensi menjadi lebih efisien. Namun untuk saat ini, pemilik kendaraan harus menyiapkan dokumen lengkap dan bersiap melakukan prosedur lanjutan di kantor Samsat agar proses balik nama kendaraan dapat terselesaikan tanpa hambatan.
