Lintas Opini – Berita Terkini, Akurat, Terpercaya – 18 Mei 2026 | Reformasi Polri kembali menjadi sorotan setelah insiden Pejompangan, Jakarta, pada akhir Agustus 2025. Insiden tersebut menyebabkan seorang ojek online tewas dilindas kendaraan taktis milik Brigade Mobil Polda Metro Jaya, yang kemudian diikuti dengan demo dan aksi unjuk rasa di beberapa daerah.
Pada 7 November 2025, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 122/P Tahun 2025 untuk membentuk Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Komisi yang dipimpin oleh Jimly Asshiddiqie ini bekerja selama enam bulan sebelum menyerahkan laporan setebal 3.000 halaman kepada Presiden Prabowo Subianto.
Laporan tersebut memuat enam rekomendasi untuk reformasi Polri, yaitu: Polri tetap di bawah Presiden, penguatan peran Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), pengangkatan Kapolri lewat persetujuan DPR, pembatasan jabatan polisi di luar Polri, reformasi kelembagaan dan manajerial di tubuh Polri, serta mengubah atau merevisi UU 2/2002 tentang Polri dan aturan turunannya hingga Peraturan Kepolisian serta Peraturan Kapolri.
Rekomendasi tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan kinerja dan profesionalisme Polri, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kepolisian. Namun, masih banyak yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa reformasi Polri dapat berjalan efektif dan membawa perubahan yang signifikan.
Dalam beberapa bulan terakhir, kita telah menyaksikan beberapa kasus kekerasan yang dilakukan oleh oknum polisi, yang telah menyebabkan kerusakan dan kehilangan nyawa. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk terus memantau dan mengevaluasi kinerja Polri, serta memastikan bahwa lembaga kepolisian dapat bekerja dengan efektif dan profesional.
Dalam beberapa tahun terakhir, kita telah melihat beberapa upaya reformasi Polri, namun masih banyak yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa lembaga kepolisian dapat bekerja dengan efektif dan profesional. Oleh karena itu, kita harus terus mendukung dan memantau upaya reformasi Polri, serta memastikan bahwa lembaga kepolisian dapat bekerja dengan efektif dan profesional.
