Lintas Opini – Berita Terkini, Akurat, Terpercaya – 18 Mei 2026 | Pemerintah Indonesia baru-baru ini meraih posisi teratas dalam Global Tax Expenditures Transparency Index (GTETI) atas pelaporan belanja perpajakan yang transparan. Ini menunjukkan kemajuan signifikan dalam tata kelola keuangan negara. Menurut Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Deni Surjantoro, Indonesia telah mencetak peningkatan posisi secara konsisten sejak indeks pertama kali diluncurkan.
GTETI merupakan indeks komparatif pertama di dunia yang menilai praktik pelaporan insentif atau belanja perpajakan secara global. Dengan posisi teratas ini, Indonesia menempati peringkat lebih tinggi daripada negara-negara maju seperti Korea Selatan, Australia, Kanada, Jerman, Belanda, dan Prancis.
Sementara itu, dalam laporan terbaru, Amnesty International mencatat adanya kenaikan hukuman mati global. Laporan ini menunjukkan bahwa eksekusi hukuman mati di seluruh dunia meningkat menjadi 2.707 kasus pada tahun 2025, yang merupakan angka tertinggi sejak 1981. Iran menjadi negara dengan eksekusi hukuman mati terbanyak, mencapai 2.159 kasus, lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.
Amnesty International juga mencatat bahwa Malaysia telah membuat kemajuan signifikan dalam mengurangi penggunaan hukuman mati. Namun, organisasi ini menekankan bahwa masih ada kesenjangan yang perlu diatasi untuk mencapai penghapusan total hukuman mati di Malaysia.
Dalam konteks perpajakan, Indonesia berencana untuk meningkatkan kualitas transparansi belanja perpajakan. Menurut Deni Surjantoro, insentif pajak yang dilaporkan dalam Tax Expenditure Report (TER) mencerminkan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta mendukung iklim investasi.
Rumah tangga dan UMKM menerima manfaat lebih dari 70 persen dari keseluruhan belanja perpajakan, yang mencapai Rp389 triliun pada 2025. Insentif-insentif ini diberikan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pokok, mengurangi biaya pendidikan, kesehatan, transportasi, dan lain-lain.
Dalam kesimpulan, pemerintah Indonesia telah mencapai kemajuan signifikan dalam transparansi insentif perpajakan, namun masih perlu meningkatkan upaya untuk mengatasi kesenjangan dan memperkuat kualitas transparansi belanja perpajakan. Sementara itu, kenaikan hukuman mati global menjadi peringatan bagi negara-negara untuk meningkatkan upaya perlindungan hak asasi manusia.
