Lintas Opini – Berita Terkini, Akurat, Terpercaya – 14 Mei 2026 | Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menggelar Rapat Kerja Gubernur Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (Rakergub FKD-MPU) 2026 di Hotel Tentrem, Semarang. Pertemuan ini mempertemukan 10 provinsi anggota untuk memperkuat konektivitas antarwilayah demi mendukung swasembada pangan dan ketahanan energi nasional.
Mengusung tema ‘Sinergi MPU 2026: Memperkuat Konektivitas Antarwilayah Menuju Swasembada Pangan dan Ketahanan Energi Nasional’, forum tersebut menjadi ruang koordinasi antardaerah dalam menghadapi tantangan pangan dan energi, termasuk ancaman musim kemarau panjang akibat El Niño pada 2026-2027.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi membuka langsung rapat kerja tersebut sebagai tuan rumah. Forum juga dihadiri Wakil Gubernur DI Yogyakarta dan Nusa Tenggara Barat (NTB), serta pimpinan delegasi dari Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Dalam forum itu, sejumlah pejabat pemerintah pusat memaparkan strategi nasional untuk memperkuat ketahanan pangan dan energi. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat ketahanan pangan dan energi berkelanjutan.
Sementara itu, Pelaksana Harian Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Tin Latifah, memaparkan proyeksi dampak El Niño terhadap ketersediaan pangan di 10 provinsi anggota MPU. Ia menyoroti pentingnya sistem peringatan dini wilayah rawan gagal panen, diversifikasi pangan lokal, hingga penguatan cadangan pangan daerah sebagai langkah mitigasi.
Dari sektor energi, Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Muhammad Rizwi Jilanisaf Hisjam menegaskan perlunya peran aktif pemerintah daerah dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Hal itu mencakup tata kelola energi, investasi, hingga pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) melalui transisi energi yang dinilai berkeadilan.
Di Hari Bumi, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menegaskan pentingnya percepatan transisi menuju energi baru terbarukan (EBT). Menurutnya, penguatan energi bersih menjadi bagian penting dalam menghadapi krisis iklim dan krisis energi.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi juga menyatakan perang terhadap praktik tambang ilegal yang merusak lingkungan di wilayah Jawa Tengah sejak Mei 2026. Pemerintah telah memproses hukum enam pengusaha tambang nakal di berbagai daerah untuk memberikan efek jera bagi para pelanggar.
Enam kesepakatan strategis telah disepakati dalam Rakergub FKD-MPU 2026, antara lain memperkuat ketahanan pangan secara terpadu, mendorong kerja sama antar BUMD bidang pangan, mendorong penguatan ketahanan energi, mengimplementasikan Rencana Aksi Perjanjian Kerja Sama FKD-MPU pada Tahun Anggaran 2027, mendukung Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) Bidang Infrastruktur Perumahan dan Ketahanan Bencana, dan melakukan koordinasi, pengendalian, monitoring, dan evaluasi secara konsisten terhadap pelaksanaan seluruh kesepakatan Rakergub FKD-MPU Tahun 2026.
Kesimpulan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus berupaya memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional melalui sinergi dengan pemerintah pusat dan daerah lainnya. Dengan demikian, diharapkan Jawa Tengah dapat menjadi contoh bagi provinsi lain dalam menghadapi tantangan pangan dan energi di masa depan.
