Lintas Opini – Berita Terkini, Akurat, Terpercaya – 17 April 2026 | Medan, 17 April 2026 – Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, kembali menjadi sorotan publik setelah muncul video yang memperlihatkan dugaan aksi penamparan terhadap sopir seorang direktur BUMD pada Kamis, 16 April 2026. Dalam sebuah konferensi pers yang digelar keesokan harinya, Bobby Nasution memberikan penjelasan yang kontroversial: ia menilai tindakan tersebut beralasan karena sopir yang bersangkutan menerima gaji namun diketahui membeli narkoba, sehingga dianggap melanggar etika dan disiplin kerja.
Menurut keterangan yang disampaikan, Bobby menegaskan bahwa ia tidak berniat melakukan kekerasan fisik sebagai bentuk hukuman, melainkan sebagai tindakan mendesak untuk menghentikan perilaku penyalahgunaan dana publik. “Jika seseorang menerima gaji negara, maka wajib menggunakannya untuk kebutuhan yang sah. Ketika saya mengetahui bahwa sopir tersebut malah membeli narkoba, saya merasa harus mengambil langkah tegas,” ujar Bobby dalam pernyataan resmi yang disebarkan melalui akun media sosial resmi Pemprov Sumut.
Insiden ini segera memicu beragam reaksi dari kalangan akademisi, pakar kebijakan publik, dan masyarakat umum. Agustinus Subarsono, pakar Kebijakan Publik dari Universitas Gadjah Mada, menilai tindakan fisik yang dilakukan oleh seorang kepala daerah tidaklah tepat. “Secara struktural, gubernur memiliki jalur komunikasi formal yang lebih efektif, seperti menghubungi direktur BUMD atau menggunakan mekanisme disiplin resmi. Penamparan tidak mencerminkan prosedur yang diatur dalam PP No 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS,” kata Subarsono kepada media lokal.
Subarsono menambahkan bahwa regulasi disiplin pegawai pemerintah menyebutkan tahapan sanksi mulai dari teguran lisan, tertulis, hingga pemberhentian kerja, tanpa mencantumkan bentuk sanksi fisik. Ia mengingatkan pejabat publik harus menjaga marwah jabatan dan mengedepankan pendekatan edukatif, terutama di era demokrasi yang menuntut akuntabilitas tinggi.
Di sisi lain, pihak BUMD belum memberikan pernyataan resmi mengenai dugaan penggunaan narkoba oleh sopir tersebut. Namun, dalam pertemuan internal yang dilaporkan oleh media lokal, pimpinan BUMD menyatakan akan melakukan audit internal untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan dana atau sumber daya perusahaan.
Kasus ini juga menambah dinamika politik lokal, mengingat Bobby Nasution sedang menonjolkan agenda percepatan ekonomi daerah. Pada hari yang sama dengan insiden, ia menerima audiensi bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumut dan ekonom senior untuk membahas strategi hilirisasi, investasi, dan pengendalian inflasi. Fokus utama Bobby adalah memanfaatkan potensi lokal seperti gula merah, rempah, dan produk agribisnis lain untuk meningkatkan nilai tambah daerah.
Para pengamat menilai bahwa meskipun agenda ekonomi penting, isu etika dan integritas pejabat publik tetap menjadi sorotan utama. “Jika seorang gubernur mengalihkan energi untuk menindak pribadi dengan cara kekerasan, maka hal itu dapat mengalihkan perhatian publik dari kebijakan makro yang sedang digalakkan,” ujar seorang analis politik yang meminta namanya dirahasiakan.
Sejumlah warga net juga mengekspresikan keprihatinannya melalui platform media sosial, dengan tagar #BobbyNasution dan #TamparSopir yang menjadi trending topic di wilayah Sumatera Utara. Beberapa netizen menilai tindakan Bobby sebagai upaya menunjukkan ketegasan, sementara yang lain mengkritik tindakan tersebut sebagai pelanggaran hak asasi pekerja.
Dalam rangka menenangkan situasi, kantor Gubernur Sumut mengumumkan akan membentuk tim investigasi independen untuk menelusuri fakta di balik dugaan pembelian narkoba dan prosedur penanganan disiplin yang tepat. Tim tersebut akan melaporkan hasilnya dalam waktu dua minggu ke depan.
Kasus ini menggarisbawahi pentingnya tata kelola yang transparan dan prosedur disiplin yang jelas di lingkungan pemerintahan. Sementara agenda ekonomi terus digalakkan, harapan masyarakat adalah agar semua tindakan pejabat publik dapat dijalankan dalam koridor hukum, mengedepankan edukasi, dan menghindari tindakan fisik yang dapat menodai citra kepemimpinan.
Dengan investigasi yang sedang berjalan, publik menunggu klarifikasi lebih lanjut mengenai dugaan penggunaan narkoba serta penegakan sanksi disiplin yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
