Lintas Opini – Berita Terkini, Akurat, Terpercaya – 10 Mei 2026 | Program Indonesia Pintar (PIP) adalah salah satu bantuan dana pendidikan yang diberikan untuk membantu biaya kebutuhan sekolah peserta didik. Program ini ditujukan khusus bagi anak dari keluarga miskin atau rentan miskin di Indonesia. PIP bukan bantuan yang otomatis diterima setiap tahun, melainkan ada proses pendataan yang harus dipenuhi agar bantuan bisa tepat sasaran kepada yang benar-benar membutuhkan.
Sistem penyalurannya dilakukan dengan mencocokkan data dari beberapa sumber, mulai dari Dapodik, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial, hingga data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Dengan begitu, penyaluran bantuan PIP diharapkan bisa lebih tepat dan sesuai dengan kondisi masing-masing peserta didik yang berhak menerima.
Adapun beberapa kriteria penerima PIP, yaitu peserta didik dari keluarga miskin atau rentan miskin, seperti peserta didik yang berhak menerima PIP salah satunya adalah pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP). Kartu ini menjadi salah satu tanda bahwa anak termasuk dalam penerima bantuan. PIP diberikan kepada peserta didik dengan pertimbangan khusus seperti anak yang memiliki penyandang disabilitas, anak yang terkena bencana, atau anak yang terkena dampak sosial.
Bantuan PIP dapat digunakan untuk kebutuhan sekolah, seperti pembelian buku, seragam, dan biaya lainnya. Besarannya bervariasi tergantung pada jenjang pendidikan, mulai dari Rp 450 ribu untuk siswa TK hingga Rp 1,8 juta untuk siswa SMA. Pemerintah menargetkan hingga 888 ribu murid jenjang TK untuk ikut menerima manfaat dari program ini.
Salah satu contoh nyata manfaat PIP adalah kisah Muhammad Ikhsan Hambawi, seorang siswa SMP yang hampir putus sekolah karena kondisi ekonomi keluarganya. Namun, berkat bantuan PIP, Ikhsan dapat kembali melanjutkan pendidikannya. Ia menerima bantuan PIP setelah video perpisahannya dengan teman-teman sekolahnya viral di media sosial.
PIP merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan akses pendidikan dan mengurangi angka putus sekolah. Dengan demikian, diharapkan anak-anak dari keluarga miskin atau rentan miskin dapat melanjutkan pendidikan dan memiliki kesempatan yang sama untuk meraih cita-cita.
Pendidikan merupakan hak seluruh anak bangsa sebagaimana dijamin dalam Pasal 31 UUD 1945 tentang hak memperoleh pendidikan dan Pasal 28 yang menegaskan hak setiap warga negara untuk mengembangkan diri serta memperoleh kesempatan yang sama. Oleh karena itu, pemerintah harus hadir membuka akses pendidikan seluas-luasnya bagi anak-anak bangsa.
Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan, pemerintah juga mengadakan kegiatan EBY EDU FAIR 2026 yang diselenggarakan di Kabupaten Trenggalek. Kegiatan ini menjadi ruang inspiratif yang mempertemukan kampus, sekolah, siswa, dan orang tua dalam satu wadah informasi pendidikan dan link and match higher education guna membantu generasi muda merancang masa depan, memilih jalur pendidikan, sekaligus memahami kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang.
Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengatakan bahwa pendidikan merupakan fondasi utama untuk membangun Indonesia yang lebih maju, kuat, dan berdaya saing. Ibas mengingatkan bahwa semangat pendidikan telah ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yakni untuk ‘mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum’.
Dengan demikian, pendidikan merupakan kunci untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memajukan bangsa. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk meningkatkan akses pendidikan dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
