Lintas Opini – Berita Terkini, Akurat, Terpercaya – 16 April 2026 | Jumat, 10 April 2026, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution hadir dalam acara penyerahan tali asih kepada atlet peraih medali SEA Games 2025 di Kantor KONI Sumut. Di sela-sela acara, sebuah insiden menarik perhatian media sosial ketika seorang sopir direktur Badan Umum Milik Daerah (BUMD) Sumut diduga tertangkap sedang mengonsumsi narkoba jenis vape.
Menurut keterangan yang diberikan oleh Bobby Nasution kepada wartawan setelah Sidang Paripurna DPRD Sumut pada Rabu, 15 April 2026, ia menegur sopir tersebut karena tindakan tersebut tidak dapat diterima. “Itu ya, saya sampaikan, dia digaji pakai uang kita. Dia pegawai kita walaupun bukan langsung pegawai Pemerintah Provinsi, tetapi BUMD. BUMD itu uangnya tetap dari Pemerintah Provinsi, masa sudah digaji beli narkoba, kan tidak cocok,” ujar Bobby dengan nada tegas.
Bobby menegaskan bahwa ia tidak melakukan tindakan fisik secara berlebihan, melainkan memberikan peringatan tegas. Namun, sejumlah video yang beredar di media sosial menampilkan momen di mana gubernur tampak menyentuh wajah sopir dengan gerakan yang diinterpretasikan sebagai tamparan. Insiden tersebut kemudian memicu perdebatan publik tentang prosedur disiplin pegawai di lingkungan pemerintahan.
Kasus ini segera ditangani oleh Badan Narkotika Nasional (BNN). Pihak BNN menyatakan telah melakukan pemeriksaan terhadap sopir tersebut dan memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai prosedur. “Dia kan langsung ditangani sama BNN ya, itu yang ngasih tahu saya ke BNN langsung loh,” kata Bobby dalam wawancara singkat.
Dari sisi regulasi, Pakar Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada, Agustinus Subarsono, menilai tindakan fisik yang dilakukan gubernur tidak sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku. “Sanksi dalam wujud penamparan sangat tidak elok dilakukan oleh kepala daerah. Pendisiplinan karyawan ada prosedur bakunya, mulai dari teguran lisan, kemudian tertulis, dan terakhir pernyataan tidak puas secara tertulis,” ujarnya kepada Suara.com pada Kamis, 16 April 2026.
Agustinus menambahkan bahwa PP No 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS tidak mencantumkan sanksi fisik seperti penamparan. Ia menekankan pentingnya penggunaan jalur komunikasi formal, misalnya melalui telepon atau pertemuan resmi dengan direktur BUMD, untuk menyelesaikan masalah serupa. “Selaku gubernur, Bobby seharusnya dapat mengkoordinasikan langsung dengan pimpinan unit terkait tanpa harus turun tangan secara fisik,” tambahnya.
Di sisi lain, pihak BUMD menegaskan komitmen mereka untuk menegakkan standar etika kerja bagi seluruh karyawan. “Kami tidak mentolerir penyalahgunaan dana publik untuk kepentingan pribadi, termasuk penggunaan narkoba,” ujar juru bicara BUMD dalam pernyataan tertulis yang diterima media.
Reaksi publik beragam. Sebagian mengapresiasi sikap tegas gubernur dalam menegur pegawai yang melanggar hukum, sementara yang lain mengkritik metode penegakan disiplin yang dianggap melanggar hak asasi dan prosedur administratif. Di media sosial, tagar #BobbyNasution dan #TamparBumD menjadi trending pada hari itu.
Menimbang semua fakta yang ada, kasus ini menyoroti tantangan dalam menyeimbangkan penegakan disiplin dengan kepatuhan terhadap regulasi. Pemerintah Provinsi Sumut diharapkan dapat mengevaluasi kembali prosedur internalnya agar insiden serupa dapat diselesaikan melalui mekanisme yang lebih transparan dan sesuai hukum.
Dengan proses hukum yang sedang berjalan, fokus utama tetap pada upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan kerja serta penegakan etika penggunaan dana publik. Pemerintah Sumut berjanji akan memperkuat koordinasi dengan BNN dan meningkatkan pengawasan terhadap pegawai BUMD demi menjaga kepercayaan masyarakat.
