Lintas Opini – Berita Terkini, Akurat, Terpercaya – 06 Mei 2026 | Nilai tukar rupiah dolar kembali menembus batas psikologis Rp17.400 per dolar AS pada tanggal 5 Mei 2026. Penurunan ini menambah tekanan pada pasar valuta asing domestik, memicu respons kebijakan baru dari Bank Indonesia (BI). Gubernur BI Perry Warjiyo mengumumkan penurunan batas pembelian dolar tanpa dokumen pendukung (underlying) menjadi USD25.000 per orang per bulan, setengah dari batas sebelumnya. Langkah ini diharapkan dapat menurunkan spekulasi berlebih serta menstabilkan nilai tukar rupiah dolar yang saat ini berada pada level terendah dalam beberapa bulan terakhir.
Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, pelemahan rupiah dolar bukan fenomena semata-mata domestik. Faktor eksternal seperti peningkatan permintaan dolar selama musim ibadah haji, pembayaran dividen kuartal kedua, serta tekanan global akibat konflik di Timur Tengah turut memperkuat dolar AS di pasar internasional. Airlangga menegaskan bahwa pemerintah terus memantau dinamika tersebut, termasuk perbandingan pergerakan mata uang di negara‑negara lain untuk menilai apakah tekanan bersifat global atau regional.
BI juga menambahkan bahwa selain menurunkan batas pembelian dolar, otoritas akan meningkatkan pengawasan terhadap bank‑bank dan korporasi yang memiliki volume transaksi valas tinggi. Koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan memperkuat mekanisme pengendalian aliran dana asing, terutama yang tidak disertai dokumen perdagangan yang jelas.
Seiring dengan kebijakan pembatasan dolar, BI berencana memperluas pasar Yuan (Renminbi) Cina melalui skema Local Currency Settlement (LCS) atau Local Currency Transaction (LCT). Penggunaan Yuan di transaksi perdagangan bilateral diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada dolar AS, mendiversifikasi cadangan devisa, dan menambah likuiditas di pasar valuta asing domestik.
Berikut rangkuman kebijakan dan faktor utama yang mempengaruhi pergerakan rupiah dolar:
- Batas pembelian dolar tanpa underlying: Turun menjadi USD25.000 per orang per bulan; transaksi di atas batas harus dilengkapi dokumen pendukung.
- Peningkatan permintaan dolar: Musim haji, pembayaran dividen, dan ketegangan geopolitik meningkatkan kebutuhan dolar di pasar domestik.
- Pengawasan intensif: BI dan OJK akan memantau aktivitas bank serta korporasi dengan pembelian dolar tinggi.
- Strategi dedolarisasi: Pengembangan pasar Yuan melalui LCS/LCT untuk mengurangi ketergantungan pada dolar AS.
Data pasar menunjukkan bahwa selain melemah terhadap dolar, rupiah juga mengalami depresiasi terhadap mata uang regional seperti won Korea (‑2,39 % YTD), yen Jepang (‑4,06 % YTD), ringgit Malaysia (‑7,08 % YTD) dan dolar Singapura (‑5,31 % YTD). Penyebab utama meliputi defisit transaksi berjalan, kebutuhan impor minyak mentah, dan fluktuasi harga komoditas global.
Analisis ekonomis menyoroti bahwa Indonesia secara struktural memiliki kebutuhan devisa yang lebih besar daripada pasokan yang dihasilkan dari ekspor. Kenaikan harga minyak dunia, yang mendekati 50 % sejak konflik Timur Tengah, memperbesar beban impor dan menambah tekanan pada rupiah dolar. Pada sisi lain, upaya diversifikasi ekspor dan peningkatan nilai tambah pada produk manufaktur menjadi kunci untuk menyeimbangkan neraca pembayaran.
Bank Indonesia juga menegaskan komitmen untuk memperkuat intervensi di pasar offshore melalui non‑delivery forward (NDF) dan memperbolehkan bank domestik berpartisipasi dalam penjualan NDF di luar negeri. Kebijakan ini diharapkan meningkatkan pasokan dolar di pasar offshore, memberikan ruang manuver lebih besar bagi otoritas dalam mengendalikan nilai tukar.
Secara keseluruhan, kombinasi antara penurunan batas pembelian dolar, pengawasan ketat, dan upaya memperluas penggunaan Yuan mencerminkan strategi holistik BI untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dolar. Jika kebijakan ini diikuti dengan reformasi struktural pada sisi penawaran devisa, risiko volatilitas berlebih dapat diminimalkan.
Ke depannya, pemantauan terus-menerus terhadap faktor eksternal dan internal akan menjadi faktor penentu keberhasilan kebijakan. Pemerintah dan bank sentral diharapkan dapat menyesuaikan kebijakan moneter secara responsif, sambil mendorong peningkatan ekspor nilai tambah dan pengurangan ketergantungan pada impor energi.
