Lintas Opini – Berita Terkini, Akurat, Terpercaya – 16 April 2026 | Suasana di Kompleks Hankam, Slipi, Jakarta Barat pada Kamis, 16 April 2026, berubah menjadi tegang ketika petugas Denma Mabes TNI berusaha mengeksekusi pengosongan 12 rumah dinas milik TNI. Warga yang telah tinggal selama puluhan tahun menolak keras upaya paksa tersebut, mengingat sengketa lahan masih berada dalam proses hukum kasasi di Mahkamah Agung.
Konfrontasi berujung pada adu argumen sengit antara aparat militer dan penghuni. Setelah beberapa jam perdebatan, pihak TNI memutuskan membuka ruang audiensi untuk mencari solusi damai. Hasilnya, sebuah kesepakatan sementara tercapai: warga diberikan batas waktu hingga 30 April 2026 untuk mengosongkan rumah secara mandiri. Kesepakatan ini sekaligus menegaskan bahwa apabila batas waktu terlewati, TNI tidak akan segan melanjutkan proses pengosongan paksa.
Perwakilan warga, Auliasa Ariawan, menjelaskan bahwa perjanjian tersebut mencakup klausul penting. “Jika hasil kasasi nantinya memihak kepada warga, kami berhak kembali menempati rumah‑rumah itu,” ujarnya. Auliasa menambahkan, “Jika kami berhasil dalam proses hukum, TNI tidak dapat melakukan eksekusi lebih lanjut, dan sebaliknya, jika keputusan tidak menguntungkan kami, kami harus melaksanakan pengosongan sesuai jadwal.”
Sejarah panjang penghuni rumah dinas di Jalan Kenari menjadi latar emosional konflik ini. Keluarga Auliasa telah menetap sejak tahun 1969, ketika ayahnya masih aktif berbakti sebagai prajurit TNI. Bagi mereka, bangunan tersebut bukan sekadar properti, melainkan saksi bisu dedikasi generasi sebelumnya. Peringatan resmi pertama muncul pada Oktober 2025, diikuti surat peringatan keempat pada 25 Maret 2026, yang menambah tekanan pada penghuni.
Selain tekanan administratif, warga juga menuntut intervensi politis. Beberapa tokoh masyarakat menyerukan agar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Prabowo Subianto, turun tangan untuk menengahi sengketa. Mereka berharap kehadiran Prabowo dapat mempercepat penyelesaian yang adil dan menghindari tindakan paksa yang dapat menimbulkan kerusakan sosial.
Proses hukum yang sedang berjalan menjadi faktor utama mengapa warga menolak pengosongan paksa. Kasasi di Mahkamah Agung masih menunggu putusan akhir, yang berpotensi menentukan hak atas hunian tersebut. Selama menunggu, warga berkomitmen untuk mengosongkan rumah secara sukarela sebelum batas waktu yang disepakati, sambil menyiapkan dokumen pendukung untuk memperkuat posisi mereka di pengadilan.
Berbagai pihak mengamati perkembangan ini dengan seksama. Organisasi hak asasi manusia mencatat bahwa kasus ini mencerminkan ketegangan antara kepentingan negara dan hak warga sipil dalam konteks properti militer. Sementara itu, kalangan akademisi menyoroti pentingnya penyelesaian sengketa lahan secara transparan dan berbasis hukum, mengingat dampaknya terhadap kepercayaan publik terhadap institusi pertahanan.
Dalam beberapa minggu ke depan, fokus utama akan tertuju pada proses audit internal TNI terkait penanganan pengosongan rumah dinas, serta langkah-langkah hukum yang akan diajukan warga di Mahkamah Agung. Jika keputusan kasasi mendukung penghuni, mereka berencana mengajukan permohonan kembali kepemilikan atau setidaknya menuntut ganti rugi atas kerugian yang telah diderita.
Secara keseluruhan, dinamika di Kompleks Hankam Slipi menggambarkan konflik kompleks antara kepentingan militer, hak atas tempat tinggal, dan proses peradilan yang masih berlangsung. Dengan batas waktu pengosongan yang telah diperpanjang hingga akhir April 2026, warga memiliki ruang untuk menyiapkan argumen hukum mereka, sementara pemerintah diharapkan dapat menemukan solusi yang menghormati kedua belah pihak.
