Lintas Opini – Berita Terkini, Akurat, Terpercaya – 02 Mei 2026 | Indonesia semakin menyadari peran strategis Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam menjaga kedaulatan data sekaligus mendorong pembangunan infrastruktur teknologi informasi serta pengembangan sumber daya manusia. Perkembangan ini tampak jelas dalam beberapa inisiatif terkini, mulai dari peringatan risiko U.S. CLOUD Act oleh pakar keamanan siber hingga proyek infrastruktur TI di Universitas Negeri Gorontalo, program modernisasi armada perikanan, dan kebijakan remunerasi kompetitif di Telkom Indonesia.
Anthony Chadd, Chief Revenue Officer Zimbra, menegaskan bahwa regulasi global seperti U.S. CLOUD Act dapat mengancam kedaulatan data nasional. Menurutnya, data bukan sekadar disimpan secara fisik di satu tempat, melainkan berada di bawah yurisdiksi hukum yang dapat menembus batas negara. “Institusi publik dan BUMN harus merancang kedaulatan data sejak tahap arsitektur,” ujarnya dalam wawancara khusus dengan MetroTV pada 30 April 2026. Chadd menambahkan bahwa email sebagai infrastruktur kritis harus dikelola secara lokal atau melalui layanan berdaulat yang mematuhi Undang‑Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).
Langkah konkrit BUMN dalam mengimplementasikan prinsip tersebut terlihat pada proyek PT Amarta Karya (AMKA) di Universitas Negeri Gorontalo (UNG). Kerjasama ini mencakup pembangunan data center berbasis Hyper‑Converged Infrastructure, pemasangan jaringan fiber optic sepanjang 12 km, serta instalasi CCTV dan wireless access point. Brisben Rasyid, Corporate Secretary AMKA, menilai proyek tersebut tidak hanya meningkatkan mutu pendidikan, namun juga menstimulasi pertumbuhan ekonomi regional. Dengan mengintegrasikan teknologi terkini, BUMN di sektor konstruksi memperkuat fondasi digital kampus yang menjadi pusat riset dan inovasi.
Di sektor kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meluncurkan program modernisasi armada kapal perikanan yang melibatkan BUMN Agrinas Jaladri Nusantara. Program ini menargetkan pembangunan 1.582 unit kapal hingga 2028 dan membuka lowongan sekitar 20 000 awak kapal. Berikut rincian rekrutmen yang diumumkan pada 30 April 2026:
- Ukuran kapal kecil (30 GT): dikelola koperasi desa dalam program Kampung Nelayan Merah Putih.
- Ukuran kapal besar: dioperasikan bersama BUMN sektor perikanan.
- Pendaftaran: 4‑5 Mei 2026; Seleksi: 27 Juli 2026; Pelatihan: 3‑30 Agustus 2026; Penempatan: 1‑23 November 2026.
Program ini tidak hanya menambah kapasitas produksi perikanan, tetapi juga menuntut tenaga kerja dengan keahlian teknis tinggi. KKP menekankan pentingnya kolaborasi antara lembaga pendidikan, BUMN, dan koperasi untuk menyiapkan tenaga kerja yang siap mengoperasikan kapal modern.
Sementara itu, Telkom Indonesia, salah satu BUMN terkemuka di bidang teknologi informasi dan komunikasi, memperlihatkan contoh kebijakan penggajian yang kompetitif. Gaji karyawan bervariasi mulai dari Rp800 ribu untuk magang hingga Rp112 juta untuk jabatan direktur, dilengkapi fasilitas kesehatan, tunjangan, serta program People Development Program (PDP) yang menekankan pelatihan berkelanjutan. Berikut tabel perkiraan kisaran gaji berdasarkan level jabatan:
| Level Jabatan | Kisaran Gaji (Rp) |
|---|---|
| Magang | 800.000 – 1.200.000 |
| Staf Menengah | 5.000.000 – 12.000.000 |
| Manajer | 15.000.000 – 30.000.000 |
| Direktur | 60.000.000 – 112.000.000 |
Keberhasilan Telkom dalam menarik dan mempertahankan talenta berkualitas menjadi contoh bagi BUMN lain dalam mengelola sumber daya manusia. Penghargaan internasional seperti Forbes World’s Best Employers 2024 menegaskan kualitas manajemen SDM Telkom.
Secara keseluruhan, kombinasi kebijakan kedaulatan data, pembangunan infrastruktur TI, serta penguatan tenaga kerja strategis mencerminkan transformasi digital yang dipimpin BUMN. Upaya ini tidak hanya memperkuat posisi Indonesia dalam ekonomi digital global, tetapi juga memastikan bahwa data sensitif tetap berada dalam kendali hukum nasional, infrastruktur teknologi berdaya saing, dan SDM yang siap menghadapi tantangan masa depan.
Dengan sinergi antara regulasi, investasi, dan pengembangan sumber daya manusia, Badan Usaha Milik Negara berada di garis depan upaya mewujudkan kedaulatan digital Indonesia yang mandiri, aman, dan berkelanjutan.
