Lintas Opini – Berita Terkini, Akurat, Terpercaya – 02 Mei 2026 | Benjamin Netanyahu, yang menjabat sebagai Perdana Menteri Israel, kembali menjadi sorotan internasional setelah kebijakannya memicu serangkaian ketegangan dengan negara-negara sekutu dan musuh. Keputusan politik yang diambil di tingkat tertinggi Israel tidak hanya memengaruhi dinamika konflik di Gaza, tetapi juga menimbulkan reaksi keras dari pemerintah Italia, Inggris, serta pejabat tinggi Iran.
Di tengah serangan udara dan darat yang terus berlanjut di Jalur Gaza, Netanyahu menegaskan komitmen Israel untuk mempertahankan keamanan nasional. Namun, aksi militer tersebut dianggap oleh sejumlah pihak sebagai pemicu penderitaan kemanusiaan yang semakin parah. Italia, melalui pernyataan Perdana Menteri Giorgia Meloni, menilai bahwa inisiatif bantuan kemanusiaan yang dijalankan oleh organisasi Global Sumud Flotilla (GSF) justru menambah beban bagi warga Palestina dan meningkatkan risiko konfrontasi dengan Israel. Meloni menekankan pentingnya koordinasi internasional dalam penyaluran bantuan, alih-alih aksi sporadis yang dapat memperkeruh situasi.
Reaksi serupa muncul dari Inggris, dimana Perdana Menteri Keir Starmer mengingatkan bahwa aksi protes yang mengandung seruan “globalize the intifada” dapat dibatasi demi keamanan publik. Starmer menegaskan dukungan terhadap kebebasan berekspresi, namun menolak retorika yang dapat memicu kebencian atau kekerasan. Pernyataan ini mencerminkan tekanan politik dalam negeri Inggris, terutama setelah serangkaian serangan antisemit di London.
Sementara itu, Iran menambah dimensi baru pada perdebatan dengan menuduh Amerika Serikat menutupi biaya sebenarnya dari perang yang melibatkan Israel. Menteri Luar Negeri Iran, Sayyid Abbas Araghchi, menyatakan bahwa kebijakan Netanyahu telah menjerumuskan Washington ke dalam beban finansial sekitar US$100 miliar—empat kali lipat dari estimasi resmi. Tuduhan tersebut menyoroti beban ekonomi yang dirasakan oleh warga Amerika, dengan perkiraan biaya per rumah tangga mencapai US$500 per bulan.
Ketegangan ini semakin diperparah oleh pernyataan mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang mengancam akan menarik pasukan AS dari pangkalan di Italia dan Spanyol. Meskipun tidak ada rencana konkret, ancaman tersebut menambah kekhawatiran NATO mengenai solidaritas pertahanan di Eropa. Menteri Pertahanan Italia, Guido Crosetto, menolak argumen Trump, menekankan pentingnya kehadiran militer AS dalam menyeimbangkan ancaman regional.
Dalam konteks geopolitik yang lebih luas, kebijakan Netanyahu juga mempengaruhi hubungan Israel dengan negara-negara Eropa. Italia, yang sebelumnya menjadi sekutu dekat, kini menilai bantuan GSF tidak terkoordinasi dan dapat memperburuk situasi di Gaza. Inggris, di sisi lain, menyeimbangkan antara kebebasan sipil dan keamanan nasional, sementara Iran menyoroti dampak ekonomi global dari konflik tersebut.
Data yang dikemukakan oleh Araghchi menunjukkan bahwa biaya langsung perang mencapai US$100 miliar, dengan implikasi tidak langsung yang meluas ke sektor publik dan swasta di Amerika Serikat. Angka ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai keberlanjutan dukungan militer Amerika terhadap Israel, terutama ketika tekanan domestik meningkat.
Sejumlah analis politik menilai bahwa posisi Netanyahu kini berada pada persimpangan: di satu sisi, ia harus mempertahankan dukungan domestik yang kuat untuk kebijakan keamanan; di sisi lain, ia harus menanggapi tekanan internasional yang menuntut solusi diplomatik dan kemanusiaan. Jika tidak, Israel berisiko kehilangan dukungan strategis dari sekutu tradisionalnya.
Kesimpulannya, kebijakan Perdana Menteri Israel saat ini menimbulkan gelombang kritik dan kekhawatiran di tingkat internasional. Dari Italia yang menolak bantuan tak terkoordinasi, Inggris yang membatasi retorika provokatif, hingga Iran yang menuduh biaya perang tersembunyi, semua menandakan bahwa keputusan Netanyahu memiliki konsekuensi yang melampaui wilayah konflik langsung. Pemerintah Israel harus menyeimbangkan antara tujuan keamanan nasional dan tanggung jawab kemanusiaan, sambil menjaga hubungan diplomatik dengan mitra-mitranya demi stabilitas regional yang lebih luas.
