Lintas Opini – Berita Terkini, Akurat, Terpercaya – 27 April 2026 | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi menyerahkan rangkaian rekomendasi perbaikan tata kelola partai politik kepada Presiden Prabowo Subianto dan Ketua DPR RI Puan Maharani pada Minggu, 26 April 2026. Penyerahan ini merupakan hasil kajian Direktorat Monitoring KPK yang menyoroti tiga bidang krusial: potensi korupsi dalam penyelenggaraan Pemilu, integritas tata kelola internal partai, serta pembatasan penggunaan uang kartal.
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa korupsi politik tidak hanya muncul setelah seseorang menduduki jabatan publik, melainkan dapat berakar sejak proses kaderisasi yang bersifat transaksional dan minim akuntabilitas. Kajian tersebut melibatkan empat kelompok narasumber—perwakilan partai parlemen dan non‑parlemen, penyelenggara Pemilu serta Pilkada, pakar elektoral, dan akademisi—untuk memperoleh gambaran komprehensif tentang celah‑celah yang memicu praktik korupsi.
Berikut tiga rekomendasi utama yang diajukan KPK:
- Perubahan regulasi pada Undang‑Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang‑Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, meliputi mekanisme rekrutmen penyelenggara, metode kampanye, cara pemungutan dan penghitungan suara, serta penguatan sanksi.
- Revisi Undang‑Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (ubah UU No 2/2011) dengan menambahkan standar pendidikan politik, proses kaderisasi, serta kewajiban pelaporan keuangan yang terstandarisasi.
- Pembahasan substantif atas Rancangan Undang‑Undang Pembatasan Uang Kartal sebagai instrumen mencegah praktik politik uang berbasis tunai.
Isu uang tunai atau uang kartal menjadi sorotan utama karena praktiknya masih meluas dalam kontestasi Pemilu dan Pilkada. Menurut temuan KPK, transaksi tunai membuka celah pengawasan yang sulit dilacak, sehingga mempermudah aliran dana gelap ke kampanye. KPK menilai pembatasan transaksi uang kartal merupakan langkah strategis untuk menutup pintu masuk korupsi politik yang berulang.
Dari sisi tata kelola internal partai, KPK mengidentifikasi beberapa kelemahan kritis: belum adanya peta jalan pendidikan politik yang terintegrasi antara pemerintah dan partai, sistem kaderisasi yang lemah, serta tidak adanya standar pelaporan keuangan yang transparan. Akibatnya, partai politik cenderung mengandalkan sumber dana tidak terkontrol, meningkatkan risiko praktik mahar politik dan penyalahgunaan dana setelah kandidat terpilih.
Reaksi dari dunia politik beragam. PDIP dan PAN secara terbuka menolak usulan pembatasan masa jabatan ketua umum partai, menganggapnya melampaui wewenang KPK dan berpotensi inkonstitusional. Guntur Romli (PDIP) menegaskan bahwa partai memiliki AD/ART sendiri yang mengatur kepengurusan internal. Sementara itu, Sekjen Partai Golkar, Sarmuji, menyatakan tidak ada keberatan karena partainya secara alami melakukan regenerasi kepemimpinan setiap periode.
Di sisi lain, mantan penyidik KPK, Praswad Nugraha, menilai usulan kaderisasi calon pemimpin negara sebagai kontribusi riset yang sah, bukan intervensi politik. Ia menekankan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan DPR melalui proses legislasi, dan rekomendasi KPK berfungsi sebagai bahan pertimbangan akademik.
KPK menegaskan bahwa rekomendasi ini bukan sekadar dokumen internal, melainkan panggilan aksi bagi seluruh pemangku kepentingan—pemerintah, DPR, KPU, Bawaslu, serta partai politik—untuk bersama‑sama memperkuat integritas sistem politik Indonesia. Implementasi yang cepat diharapkan dapat menurunkan biaya politik, mengurangi praktik mahar, serta memastikan penggunaan dana kampanye yang lebih akuntabel.
Dengan mengatasi tiga pilar utama—regulasi pemilu, standar partai, dan pembatasan uang tunai—KPK berharap Indonesia dapat menciptakan iklim demokrasi yang lebih bersih, transparan, dan berkeadilan bagi pemilih serta calon pemimpin.
