Politik

Tunjangan: Kesejahteraan Guru dan PNS Jadi Sorotan, Sementara Kasus Korupsi Tunjangan DPRD Maluku Utara Masih Menggantung

×

Tunjangan: Kesejahteraan Guru dan PNS Jadi Sorotan, Sementara Kasus Korupsi Tunjangan DPRD Maluku Utara Masih Menggantung

Share this article
Tunjangan: Kesejahteraan Guru dan PNS Jadi Sorotan, Sementara Kasus Korupsi Tunjangan DPRD Maluku Utara Masih Menggantung
Tunjangan: Kesejahteraan Guru dan PNS Jadi Sorotan, Sementara Kasus Korupsi Tunjangan DPRD Maluku Utara Masih Menggantung

Lintas Opini – Berita Terkini, Akurat, Terpercaya – 11 Agustus 2026 | Kesejahteraan guru dan PNS menjadi sorotan belakangan ini. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mendorong pemerintah untuk segera menaikkan gaji dan tunjangan guru demi meningkatkan kesejahteraan para pendidik. Hal ini disampaikan menyusul kebijakan pemerintah menaikkan tunjangan kinerja (tukin) prajurit Tentara Nasional Indonesia dan pegawai Kementerian Pertahanan.

Peningkatan kesejahteraan guru harus menjadi prioritas nasional, karena guru adalah pilar utama pembangunan sumber daya manusia. Kesejahteraan guru yang baik akan berdampak pada kualitas pendidikan yang lebih baik. Namun, kenyataannya masih banyak guru yang hidup dalam keterbatasan ekonomi.

Di sisi lain, kasus korupsi tunjangan DPRD Maluku Utara masih menggantung. Central Pemuda Halmahera (CPH) mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara untuk segera menuntaskan penyidikan dugaan korupsi tunjangan DPRD Provinsi Maluku Utara periode 2019–2024. Perkara ini disebut menimbulkan kerugian negara yang diperkirakan mencapai sekitar Rp139 miliar.

Sementara itu, gaji PNS golongan 4a berada pada kisaran Rp3.287.800 sampai Rp5.399.900 per bulan. Namun, besaran gaji ini belum memperhitungkan berbagai tunjangan yang dapat diterima PNS. Uang makan PNS golongan 3 juga menjadi perhatian, di mana besaran uang makan per hari ditetapkan sebesar Rp37.000 per orang per hari.

Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Jawa Timur berharap pemerintah pusat mengkaji ulang dan menaikkan nominal tunjangan veteran. Kebijakan kenaikan tunjangan ini dinilai mendesak menyusul tingginya laju inflasi serta lonjakan harga kebutuhan pokok yang terus menggerus daya beli para purnawirawan.

Kesimpulan, kesejahteraan guru dan PNS harus menjadi prioritas nasional. Pemerintah harus segera menaikkan gaji dan tunjangan guru demi meningkatkan kesejahteraan para pendidik. Sementara itu, kasus korupsi tunjangan DPRD Maluku Utara harus segera dituntaskan untuk memastikan keadilan dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *