Lintas Opini – Berita Terkini, Akurat, Terpercaya – 10 Agustus 2026 | Menteri Sekretaris Negara Kabinet Bayangan, Feri Amsari, menantang Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk berdebat secara terbuka mengenai data sawah, kebijakan pertanian, dan klaim swasembada pangan.
Feri menyampaikan tantangan tersebut setelah Amran sebelumnya meminta dirinya melihat langsung lokasi sawah baru yang dicetak pemerintah. Feri menilai perdebatan mengenai data pangan seharusnya dilakukan dengan membandingkan data, bukan sekadar melihat kondisi sawah di lapangan.
Menurut Feri, ajakan turun langsung ke sawah tidak cukup untuk menjawab perdebatan mengenai validitas data produksi pangan. Data produksi dan luas panen harus dapat dijelaskan berdasarkan angka serta sumber data yang jelas.
Di sisi lain, Indonesia memerlukan apa yang disebut sebagai Shadow Climate, yaitu ekosistem pengawasan ilmiah yang dilakukan secara independen oleh perguruan tinggi, lembaga riset, asosiasi profesi, media, dan masyarakat sipil. Tujuannya adalah memastikan setiap kebijakan iklim diuji berdasarkan data, bukan semata-mata berdasarkan klaim keberhasilan atau kritik politik.
Feri juga mempertanyakan data mengenai produksi beras yang disebut mencapai akumulasi 5,4 juta ton. Dia meminta pemerintah menunjukkan lokasi sawah yang menghasilkan panen hingga mampu memenuhi gudang beras dengan jumlah tersebut.
Terlebih lagi, Feri menyoroti bahwa pembentukan Kabinet Bayangan bukan dimaksudkan untuk menggantikan pemerintahan yang sah, melainkan untuk menunjukkan bahwa negara dapat dikelola dengan struktur yang lebih sederhana sehingga anggaran bisa lebih banyak diarahkan untuk kepentingan rakyat.
Rapat perdana Kabinet Bayangan hanya menghabiskan anggaran sekitar Rp2 juta, yang digunakan untuk kebutuhan makan dan sewa gedung. Ini sangat berbeda dengan pelaksanaan rapat kabinet pemerintah yang melibatkan banyak pejabat dan menghabiskan anggaran yang lebih besar.
Untuk itu, Feri menekankan pentingnya transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran negara. Dengan demikian, diharapkan bahwa kebijakan pemerintah dapat lebih efektif dan bermanfaat bagi rakyat.
Kesimpulan dari perdebatan ini adalah bahwa transparansi dan akuntabilitas sangat penting dalam pengelolaan pemerintahan. Kabinet Bayangan hadir sebagai alternatif untuk memperkuat fungsi pengawasan dan memastikan bahwa kebijakan pemerintah berdasarkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
