Lintas Opini – Berita Terkini, Akurat, Terpercaya – 06 Agustus 2026 | Isu pergantian Kapolri kembali mencuat setelah rumor tentang Surat Presiden (Surpres) yang akan menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Namun, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni membantah adanya Surpres terkait pergantian Kapolri. Sigit sendiri menyatakan bahwa semua keputusan, termasuk pergantian pimpinan Polri, merupakan hak prerogatif Presiden.
Sementara itu, terdapat 25 Jenderal Bintang 3 di Polri yang memenuhi syarat sebagai calon Kapolri. Mereka antara lain Karyoto, Dedi Mulyadi, dan Syahar. Karyoto saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) Polri, sedangkan Dedi Mulyadi menjabat sebagai Wakapolri.
Di sisi lain, mutasi juga terjadi di beberapa daerah, seperti Polres Barru, Sulawesi Selatan. Wakapolres Barru Kompol Lamakkanenneng dimutasi ke Polda Sulsel sebagai Kabag Analisis Ditintelkam. Posisinya digantikan oleh Kompol Hardjoko.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga meluncurkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Program ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mengajukan program pemutihan pajak kendaraan bermotor dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk membayar pajak dengan diskon.
Program ini akan berlangsung sepanjang Agustus 2026 dan memberikan keuntungan berupa penghapusan denda keterlambatan dan diskon Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Masyarakat dapat mengajukan program pemutihan pajak kendaraan bermotor melalui portal resmi Simpel Jak Bek.
Dalam beberapa waktu terakhir, mutasi juga membawa karier para perwira polisi berlanjut. Sekretaris National Central Bureau (NCB) Interpol Polri, Brigjen Untung Widyatmoko, mendapat promosi menjadi Pejabat Utama (PJU) di Markas Besar Polri. Ia akan menjabat sebagai Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri.
Kesimpulan, mutasi Polri terbaru membawa perubahan dalam beberapa posisi strategis di lingkungan Mabes Polri dan daerah. Pergantian Kapolri masih menjadi isu yang hangat diperbincangkan, namun belum ada keputusan resmi dari Presiden. Sementara itu, program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Kalimantan Barat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk membayar pajak dengan diskon.
