Lintas Opini – Berita Terkini, Akurat, Terpercaya – 23 April 2026 | Jakarta, 22 April 2026 – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah tengah memperkuat pengawasan guna menutup celah yang dapat dimanfaatkan untuk ekspor ilegal BBM subsidi. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan, menjawab kekhawatiran publik tentang selisih harga BBM bersubsidi yang jauh lebih murah dibandingkan pasar internasional.
“Ada pertanyaan tentang bagaimana kami mengatasi potensi ekspor ilegal BBM bersubsidi ke luar negeri,” ujar Purbaya. “Saya pribadi rasa hal itu hampir tidak mungkin terjadi karena ruang gerak penyelundup kini sudah sangat sempit.”
Purbaya menjelaskan bahwa pemerintah telah mengaktifkan beberapa instrumen strategis. Satgas PKH (Program Keluarga Harapan) diberi mandat mengawasi distribusi BBM subsidi di titik-titik penyaluran, memastikan tidak ada penyimpangan stok. Di samping itu, TNI Angkatan Laut meningkatkan patroli di perairan terdekat dengan wilayah perbatasan, menahan upaya penyelundupan melalui jalur laut.
Peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) juga menjadi kunci. Sistem pengawasan bea cukai kini dilengkapi dengan teknologi pemantauan berbasis data yang memungkinkan deteksi anomali stok secara real‑time. “Sistem kami jauh lebih baik dibandingkan dulu, sehingga penyelundupan menjadi semakin sulit,” tambah Purbaya.
- Satgas PKH melakukan verifikasi harian pada volume BBM yang didistribusikan ke SPBU.
- TNI AL menurunkan kapal patroli dan melakukan inspeksi rutin di pelabuhan.
- DJBC mengintegrasikan data logistik dengan sistem intelijen untuk mengidentifikasi pola penyelundupan.
Meski langkah‑langkah tersebut telah memperketat pengawasan, Purbaya mengakui bahwa menutup 100 persen celah penyelundupan tetap menjadi tantangan. “Kami tidak dapat menjamin tidak ada kebocoran sama sekali, tetapi kami berkomitmen membuat jalur penyelundupan semakin susah ditembus,” ungkapnya.
Di tingkat daerah, Polda Riau juga mengambil inisiatif preventif. Kombes Pol Ade Kuncoro, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau, menyampaikan bahwa pihaknya memasang plang peringatan di sejumlah SPBU dan melakukan sosialisasi kepada pemilik usaha bahan bakar. Kolaborasi dengan Pertamina Patra Niaga serta Hiswana Migas memperkuat jaringan pengawasan di titik-titik rawan.
“Kami tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga melakukan pendekatan edukatif. Imbauan di SPBU melarang penggunaan jerigen tanpa izin resmi dan pengisian berulang menggunakan kendaraan modifikasi,” jelas Kombes Ade.
Sinergi antara kementerian, TNI, bea cukai, dan aparat daerah ini diharapkan menurunkan insentif ekonomi bagi sindikat yang selama ini memanfaatkan selisih harga sebagai peluang. Pemerintah terus memantau pergerakan harga minyak mentah global untuk menyesuaikan kebijakan subsidi, sehingga subsidi tetap tepat sasaran dan tidak menimbulkan kebocoran yang merugikan negara.
Dengan koordinasi lintas lembaga dan peningkatan kapasitas teknologi, pemerintah menegaskan komitmen untuk melindungi kepentingan energi nasional. Upaya ini diharapkan dapat menekan potensi ekspor ilegal BBM subsidi secara signifikan, menjaga ketersediaan bahan bakar bagi masyarakat, dan mendukung stabilitas ekonomi domestik.
