Lintas Opini – Berita Terkini, Akurat, Terpercaya – 26 Juni 2026 | Pemerintah dan DPR RI membentuk Satgas Mitigasi PHK untuk mengatasi ancaman pemutusan hubungan kerja massal. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan komitmen parlemen untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam memitigasi persoalan pemutusan hubungan kerja (PHK) di tanah air.
Dasco menjelaskan bahwa rapat koordinasi bersama Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi PHK diadakan untuk menyelaraskan langkah antara legislatif, eksekutif, dan perwakilan pekerja. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi ditunjuk menjadi Ketua Satgas Mitigasi PHK.
Prasetyo mengatakan bahwa fokus utama tim saat ini adalah memetakan perusahaan-perusahaan yang memiliki potensi melakukan PHK serta mengidentifikasi akar permasalahannya. Satgas akan bekerja sama dengan Desk Ketenagakerjaan Polri mengenai pemetaan tersebut.
Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, memberikan gambaran mengkhawatirkan mengenai kondisi di lapangan. Ia menyatakan bahwa mahalnya harga gas industri dapat berdampak pada PHK sekitar 55 ribu pekerja di sektor industri keramik yang berlokasi di Bekasi, Jawa Barat.
Dasco menegaskan bahwa pemerintah dan DPR RI berkomitmen untuk memitigasi persoalan PHK. Ia juga menyatakan bahwa Satgas Mitigasi PHK akan rutin bertemu untuk kemudian berkoordinasi dalam mengatasi ancaman PHK.
Komitmen ini juga ditegaskan oleh Mensesneg Prasetyo Hadi, yang menyatakan bahwa pihaknya akan segera mengambil keputusan strategis untuk memastikan sektor industri yang membutuhkan gas dapat berjalan sebagaimana mestinya.
Dalam kesimpulan, upaya mitigasi PHK oleh pemerintah dan DPR RI merupakan langkah penting untuk mengatasi ancaman pemutusan hubungan kerja massal. Dengan kerja sama yang erat antara legislatif, eksekutif, dan perwakilan pekerja, diharapkan dapat ditemukan solusi yang efektif untuk mengatasi persoalan PHK di tanah air.
