Lintas Opini – Berita Terkini, Akurat, Terpercaya – 20 April 2026 | Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Justin Adrian Untayana, kembali mengeluarkan kritik keras pada Gubernur DKI Pramono Anung terkait penanganan premanisme Jakarta yang semakin mengkhawatirkan. Dalam pernyataan tertulisnya pada Senin, 20 April 2026, Justin menilai kebijakan dan respons pemerintah provinsi masih terlalu lunak, khususnya dalam mengatasi tawuran dan aksi preman yang terjadi di wilayah strategis seperti Tanah Abang.
“Sebenarnya, ketidakmampuan Pemprov DKI untuk mengantisipasi dan merespons masalah premanisme ini tidak mengherankan. Gubernur kita ‘lembek’. Masalah tawuran saja tidak bisa diselesaikan dan terus terjadi berulang kali. Apalagi yang lebih terorganisir seperti premanisme,” ujar Justin. Ia menambahkan bahwa pendekatan persuasif saja tidak cukup untuk menghentikan tindakan kekerasan yang merugikan warga dan merusak citra ibu kota.
Justin menyoroti tiga poin utama yang menjadi sorotan dalam kritiknya:
- Kurangnya keberanian gubernur: Justin pernah mengusulkan pencabutan bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggota atau anaknya terlibat tawuran, namun usulan tersebut tidak mendapat respon serius.
- Lambannya respons Satpol PP: Menurutnya, Satpol PP baru turun ketika kejadian sudah viral, menimbulkan dugaan adanya kolusi antara oknum petugas dengan pelaku pungli, parkir liar, dan premanisme.
- Pemanfaatan sumber daya yang belum optimal: DKI memiliki puluhan ribu ASN serta ratusan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP), ditambah hibah Rp315 miliar untuk Forkopimda pada APBD 2026, yang belum dimanfaatkan secara maksimal untuk penertiban keamanan.
Dalam konteks keuangan, Justin menegaskan bahwa alokasi dana sebesar Rp315 miliar harus dipertanggungjawabkan kepada publik, terutama para pembayar pajak. “Jangan sampai belanja miliaran rupiah itu menjadi sia-sia karena Pemprov DKI tidak bisa menindak premanisme yang terus merugikan masyarakat,” tegasnya.
Kasus tawuran terbaru yang menyoroti masalah ini terjadi di Tanah Abang antara 15 hingga 17 April 2026, dimana bentrokan antar kelompok remaja berujung pada pembakaran dan kerusakan properti. Warga setempat, Ilham (32), menyebut insiden tersebut sebagai yang paling parah dalam tiga kejadian berturut-turut.
Justin juga memperingatkan bahwa kegagalan menangani masalah premanisme dapat menurunkan rasa aman warga serta menurunkan kepercayaan investor. Ia mengajak semua pemangku kepentingan, termasuk aparat keamanan, pemerintah daerah, dan komunitas lokal, untuk berkoordinasi lebih intensif melalui forum Forkopimda.
Gubernur Pramono Anung, dalam pernyataan terpisah, menekankan pentingnya sikap saling menghargai dan persatuan dalam keberagaman Jakarta. Namun, kritik Justin menyoroti adanya kesenjangan antara retorika dan tindakan konkret di lapangan.
Menutup pernyataannya, Justin menegaskan bahwa DKI Jakarta tidak boleh lagi mengandalkan imbauan lembut. “Kita memerlukan kebijakan yang tegas, sanksi yang konsisten, dan penindakan cepat. Hanya dengan itu premanisme Jakarta dapat ditekan dan masyarakat dapat merasa aman kembali,” tuturnya.
