Lintas Opini – Berita Terkini, Akurat, Terpercaya – 14 Juni 2026 | Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Hambalang, Kabupaten Bogor. Pertemuan ini memicu spekulasi tentang kemungkinan perombakan kabinet. Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, Ali Rifan, menilai bahwa penambahan personel di Kabinet Presiden Prabowo Subianto kurang relevan di tengah upaya pemerintah menggalakkan efisiensi anggaran.
Menurut Ali Rifan, fokus pemerintah saat ini seharusnya bukan menambah jabatan, melainkan mengevaluasi kinerja para pembantu presiden yang ada. Ia menyebut, langkah perombakan kabinet akan lebih relevan jika ditujukan untuk mengganti menteri atau pejabat yang dinilai berkinerja buruk. Hal ini dinilai sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan.
Di sisi lain, pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan ekonom senior Chatib Basri dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga menjadi sorotan publik. Chatib Basri dan Budi Gunadi Sadikin santer disebut akan mengisi kursi Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa. Namun, keduanya membantah isu tersebut. Chatib Basri menyatakan bahwa dirinya bertemu Presiden Prabowo untuk membahas kondisi ekonomi terkini, termasuk risiko pelemahan rupiah dan arah kebijakan fiskal.
Budi Gunadi Sadikin juga membantah isu yang menyebut dirinya akan direposisi menjadi Menteri Keuangan. Ia menyatakan bahwa pertemuannya dengan Presiden Prabowo membahas perkembangan sejumlah program prioritas di sektor kesehatan, termasuk program Cek Kesehatan Gratis, penanganan tuberkulosis (TBC), serta pembangunan dan revitalisasi rumah sakit.
Kesimpulan dari peristiwa ini adalah bahwa perombakan kabinet masih menjadi spekulasi yang kuat. Namun, yang jelas adalah pemerintah perlu menunjukkan komitmen nyata dalam melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan dan meningkatkan efisiensi anggaran. Dengan demikian, pemerintah dapat memenuhi harapan masyarakat dan meningkatkan kinerja pemerintahan secara keseluruhan.
