Politik

Penangkapan Ikan Sapu-sapu Gubernur Pramono Disorot DPRD: Lebih dari Sekadar Seremonial

×

Penangkapan Ikan Sapu-sapu Gubernur Pramono Disorot DPRD: Lebih dari Sekadar Seremonial

Share this article
Penangkapan Ikan Sapu-sapu Gubernur Pramono Disorot DPRD: Lebih dari Sekadar Seremonial
Penangkapan Ikan Sapu-sapu Gubernur Pramono Disorot DPRD: Lebih dari Sekadar Seremonial

Lintas Opini – Berita Terkini, Akurat, Terpercaya – 20 April 2026 | Jakarta, 20 April 2026 – Operasi penangkapan ikan sapu-sapu yang dipimpin Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada 17 April 2026 kembali menjadi sorotan, kali ini dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Meskipun total tangkapan mencapai antara 6,5 hingga 6,9 ton, para legislator menuntut agar upaya ini tidak berakhir sebagai aksi seremonial semata, melainkan menjadi bagian dari program jangka panjang yang berkelanjutan.

Ikan sapu-sapu (Pterygoplichthys spp.) adalah spesies invasif asal Amerika Selatan yang telah mendominasi lebih dari 60 persen populasi biota perairan Jakarta. Keberadaannya mengancam ekosistem lokal, karena ikan ini memakan telur dan larva ikan endemik, serta menurunkan kualitas air dengan mengganggu keseimbangan nutrisi.

Operasi serentak yang dilaksanakan pada Jumat, 17 April, menargetkan lima wilayah administratif utama. Lokasi‑lokasi strategis yang dipilih meliputi:

  • Kali Semongol, Jakarta Barat
  • Sungai Kendal, Jakarta Utara (Kelapa Gading Barat)
  • Pintu Air Outlet Setu Babakan, Jakarta Selatan
  • Sungai Banjir Kanal Barat (BKB), Jakarta Pusat
  • Dermaga Eco Eduwisata Ciliwung, Jakarta Timur

Data resmi Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) menunjukkan total penangkapan sebesar 6,9 ton, setara dengan 68.880 ekor. Distribusi tonase per wilayah tercatat sebagai berikut:

Wilayah Tonase Jumlah Ekor
Jakarta Selatan 5,3 ton ≈ 53.000 ekor
Jakarta Timur 0,825 ton ≈ 4.128 ekor
Jakarta Pusat 0,565 ton ≈ 536 ekor
Jakarta Barat 0,15 ton ≈ 1.500 ekor
Jakarta Utara 0,15 ton ≈ 1.200 ekor

Setelah penangkapan, ikan-ikan tersebut dibelah dua dan dikubur di titik‑titik yang telah ditentukan. Metode ini dipilih untuk mencegah potensi penjualan ilegal serta menghindari kontaminasi makanan, mengingat kadar logam berat pada ikan sapu-sapu yang hidup di perairan tercemar melebihi standar keamanan.

Gubernur Pramono menegaskan pentingnya pembentukan Pasukan Penanganan Sarana dan Prasarana Umum (PPSU) khusus yang akan menangani pembersihan secara periodik. Ia menambahkan bahwa PPSU akan berkoordinasi dengan ahli lingkungan dan lembaga keagamaan untuk menyesuaikan prosedur pemusnahan agar selaras dengan nilai syariat Islam, menanggapi kritik Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menilai penguburan langsung tidak sesuai.

Namun, DPRD menilai bahwa aksi ini masih terlalu bersifat simbolik. Dalam rapat komisi lingkungan, anggota DPRD menyoroti bahwa tanpa kebijakan yang mendukung monitoring populasi, penangkapan tunggal tidak akan mengubah tren dominasi ikan sapu-sapu. Mereka menuntut adanya regulasi yang mencakup:

  1. Monitoring rutin populasi ikan invasif setiap tiga bulan.
  2. Pengembangan teknologi pengendalian biologis yang ramah lingkungan.
  3. Pendanaan berkelanjutan untuk operasional PPSU.
  4. Kolaborasi dengan akademisi dan lembaga riset untuk mengevaluasi dampak ekologi.

Pramono merespon dengan menyatakan bahwa pemerintah provinsi telah menyiapkan anggaran khusus untuk PPSU dan akan mengundang pakar ekologi untuk merancang skema kontrol jangka panjang. Ia juga menegaskan komitmen untuk tidak membiarkan populasi ikan sapu-sapu kembali mendominasi perairan, karena konsekuensinya dapat mengganggu sektor perikanan lokal, pariwisata air, dan kesehatan masyarakat.

Di samping aspek lingkungan, operasi ini berdampak pada ekonomi lokal. Petugas lapangan melaporkan adanya penurunan keluhan warga terkait bau dan kekeruhan air setelah penangkapan. Sementara itu, para nelayan di wilayah pesisir menilai bahwa pengendalian ikan invasif dapat membuka peluang bagi ikan endemik untuk kembali berkembang biak, meningkatkan hasil tangkapan tradisional.

Kesimpulannya, penangkapan ikan sapu-sapu yang diprakarsai Gubernur Pramono berhasil menunjukkan kemampuan operasional pemerintah DKI Jakarta dalam menangani masalah lingkungan yang mendesak. Namun, tekanan DPRD menggarisbawahi perlunya strategi berkelanjutan, kebijakan yang terintegrasi, serta dukungan lintas sektor agar upaya ini tidak kembali menjadi aksi satu kali yang hanya bersifat simbolik.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *